| SEJARAH KOTA MAKASSAR

Kamis, 29 Desember 2011


VII. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1974

DARI WALIKOTA KE WALIKOTA


A. PERIODE 1978-1983 (ABUSTAM)
Berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 diperoleh susunan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Periode 1977-1982. Salah satu agenda kerja Anggota DPRD Kota Ujung Pandang adalah pemilihan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang berhubung berakhirnya masa jabatan H.M.Dg.Patompo sebagai Walikotamadya Ujung Pandang periode 1973-1978 yang telah menjabat Walikota Ujung Pandang selama 13 tahun.

Tata cara pemilihan Walikotamadya Walikotamadya Kepala Daerah itu, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 10 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah. Dalam tata cara pemilihan itu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi menetapkan nama-nama sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Daerah untuk dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk mendapat persetujuannya.

Untuk pengambilan sumpah/ janji Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 1974 tanggal 12 Nopember 1974 tentang Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tata cara pengambilan sumpah/ janji itu disampaikan lebih lanjut melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor PEM.11/1/20 tanggal 1 April 1975 perihal Tatacara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam angka 7 Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor PEM.11/1/20 tanggal 1 April 1975 tersebut dijelaskan bahwa pada waktu penandatanganan naskah serah terima jabatan supaya disertai memori serah terima jabatan. Memori serah terima jabatan itu dibuat oleh Kepala Daerah sebelumnya yang wajib dibuat pada akhir masa jabatan, dan merupakan kelengkapan dokumen dari serah terima jabatan, dan dibuat 6 bulan sebelum masa akhir jabatan Kepala Daerah. Pedoman penyusunan memori serah terima itu selanjutnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Suratnya Nomor 120.04/1093.a/Litbang tanggal 30 Desember 1983.

Abustam, pada acara Peresmian KIP  Urban III di Lingkungan Cambaya.
Abustam, pada acara Peresmian KIP
Urban III di Lingkungan Cambaya.
Dengan terpilihnya Abustam sebagai calon Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang periode 1987-1983 yang dilakukan oleh DPRD Kotamadya Ujung Pandang sesuai ketentuan yang digariskan, maka pada tanggal 4 Juli 1978 Abustam dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Periode 1978-1983 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kantor Walikotamadya Ujung Pandang Jln.Balai Kota.

Setelah pelantikan Walikotamadya Ujung Pandang, menyusul kemudian jabatan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diserahterimakan dari Drs.Moehammad Said kepada Drs.Baharuddin Tjenreng sebagai pejabat sementara Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang sebelumnya adalah dosen pada APDN Ujung Pandang.

Dalam masa pemerintahan Abustam sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, banyak membangun dan menata kembali taman-taman serta mengadakan penghijauan dengan penanaman pohon pelindung. Penataan taman-taman dalam kota Ujung Pandang seperti penataan Taman Syafari, Taman Maccini, Taman Kerung-kerung, Taman Ade Irma S.Nasution, Taman depan Kampus Unhas Baraya, Taman Segitiga, Taman Tamalanrea, Taman Kakatua, Taman dan Patung Kuda depan Benteng Ujung Pandang, serta taman-taman di pinggir jalan antara lain: Jln.Haji Bau, Jln.Ujung Pandang, dan Jln.Riburane serta beberapa jalan utama lainnya. Di sudut Jln.Masjid Raya dan Jln. G. Bawakaraeng dibangun Patung Wolter Mongisidi beserta taman. Karena banyaknya taman-taman yang dibangun oleh Walikota Abustam sehingga beliau dijuluki "Walikota Taman".

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, oleh Walikotamadya Abustam tiap tahun anggaran sering mengalami defisit anggaran, karena pegeluaran lebih besar dari pada penerimaan yang diharapkan dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga pada akhir tahun anggaran banyak SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tidak dapat dicairkan dan menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya dan menjadi hutang Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dan dibebankan dalam Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). Hal itu memunculkan pula transaksi SPMU dan Kasbon yang dapat diuangkan langsung melalui Dinas Pendapatan Daerah tanpa melalui Kas Daerah, karena untuk pembayaran SPMU dan Kasbon yang melalui Kas Daerah harus dicicil selama beberapa bulan bahkan sampai lebih dari satu tahun anggaran yang mengakibatkan Pos Anggaran Pihak Ketiga sebagai tempat penitipan sementara (istilah pada waktu itu) melampaui batas anggaran, hal ini menyulitkan penyusunan Perhitungan Anggaran pada tahun berikutnya, sehingga untuk penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran tahun berjalan mengalami pula keterlambatan. Permintaan sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan baik dari pihak luar maupun permintaan sumbangan dari pegawai Kotamadya Ujung Pandang sangat membebani anggaran. Permintaan sumbangan-sumbangan dari pegawai antara lain: sumbangan untuk pemeliharaan kendaraan pribadi, perkawinan, kelahiran, sakit, menunaikan ibadah haji dan lain-lain.

Dalam keadaan defisit anggaran itu, honor-honor Pegawai Harian, tunjangan Anggota DPRD sering mengalami keterlambatan pembayaran. Untuk menutupi itu, maka beberapa aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang dijual atau dikontrakkan antara lain, tanah stasion angkutan Bemo di Pa’Baeng-baeng (sudut Jln.Kumala dan Jln. Sultan Alauddin) dijual dan Taman segitiga (Taman Safari) depan rumah jabatan disewakan. Hal ini pernah dipertanyakan oleh anggota DPRD Kotamadya Ujung Pandang. Dalam keadaan keuangan mengalami defisit, akhirnya Abustam mulai menghindar dan sulit untuk ditemui, menghinar dari segala permintaan sumbangan dan bantuan, terutama di akhir masa-masa jabatannya, dan mulai menjalankan pemerintahan Kota dan berkantor di kebunnya di Sudiang.

Memasuki pelaksanaan Repelita II pada Tahun Anggaran 1977/1978, jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang telah mencapai 602.422 jiwa. Dengan pertambahan penduduk tersebut menimbulkan masalah pemukiman dan perumahan. Untuk mencukupi perumahan, ditempuh beberapa cara diantaranya adalah pembangunan rumah murah dengan kredit dari BTN dan rumah yang dibangun oleh Perum. Perumnas (Perumahan Nasional) di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang. Harga tanah di kedua kecamatan tersebut langsung melonjak tinggi.

Pada akhir Repelita II telah dibangun 1.102 rumah Perumnas di Kecamatan Tamalate dan pembangunan rumah untuk instansi-instansi melalui kredit BTN yang dibangun sejak 1977 sampai 1980 sebanyak 1.058 buah yang tersebar di Panakkukang, Panaikang, Jln.Nuri, Gunung Sari Baru, Katangka, Tello Baru, dan Mangasa. Disamping pembangunan perumahan, mulai dibangun pula jalan baru yang menghubungkan Ujung Pandang - Maros melewati Tallo, Bulurokeng, dan Bira sebagai satu-satunya jalan alternatif menuju keluar kota di bagian utara. Poros jalan ini adalah jalan yang menghubungkan Makassar menuju Parang Loe dan Marusu (Maros) melalui Sungai Tallo di Tallo yang dibangun pada masa Kerajaan Gowa dibawah Raja Gowa Tumapa’rrisi Kallonna.

Mulai Tahun Anggaran 1978/1979 sampai 1982/1983 Pemerintah Daerah berturut-turut mulai merehabilitasi beberapa pasar dalam Kota Ujung Pandang yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah. Sumber dana pembangunan dan rehabilitasi pasar tersebut diperoleh dari pinjaman jangka panjang yaitu Kredit Inpres Pasar melalui BRI dengan Bunga 0 %, masing-masing diarahkan kepada pembangunan/ rehabilitasi pasar sebagai berikut:
1. TA 1978/1979, Pasar Pannampu Rp 230.000.000,-
2. TA 1978/1979, Pasar Sambungjawa dan Pa’Baeng-baeng Rp 270.000.000,-
3. TA 1979/1980, Pasar Kampung Baru Rp 270.000.000,-
4. TA 1980/1981, Pasar Kampung Baru Rp 130.000.000,-
5. TA 1982/1983, Pasar Panakkukang dan Parang Tambung Rp 657.895.000,-
Sumber: Bagian Keuangan Kotamadya Ujung Pandang.

Pada tanggal 3 Juli 1979 diadakan pula pinjaman jangka panjang dengan ditandatanganinya pinjaman dari Bank Dunia (IBRD) sebesar US $ 4.480.000,- yang dinilai dalam rupiah sebesar Rp. 2.711.233.040,50. Pinjaman kepada Kotamadya Ujung Pandang tersebut adalah melalui Pemerintah Pusat yang mempunyai masa tenggang waktu pengembalian selama 20 tahun yaitu dari 1 Agustus 1979 sampai 1 Agustus 1999 dengan bunga 7,25% per-tahun.

Dana pinjaman itu diprogramkan melalui KIP Urban III untuk pembangunan lingkungan pemukiman kumuh sebanyak 13 kampung pada pinggiran kota yang tergolong miskin atau berpenghasilan rendah. Pembangunan KIP Urban III mulai dilaksanakan dari Tahun Anggaran 1979/1980 sampai 1982/1983. Disamping bantuan dana dari IBRD disediakan pula dana pendamping dari APBN, APBD I Sulawesi Selatan, dan APBD II Kotamadya Ujung Pandang. Kecamatan-kecamatan yang menjadi sasaran dari program KIP Urban III adalah Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Makassar.

Pembangunan KIP Urban III Tahap Pertama diresmikan tanggal 1 Oktober 1980 di Lingkungan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Andi Oddang didampingi Abustam, Walikotamadya Ujung Pandang dan H.B.M. Kasim, Camat Ujung Tanah. Setelah itu dilanjutkan peninjauan pemukiman penduduk di Lingkungan Cambaya.

Pada peringatan HUT ke-74 Kotamadya Ujung Pandang yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1980 berthemakan "Sederhana, Merakyat Tapi Tetap Meriah", Walikota Abustam mengeluarkan suatu semboyan pada HUT ke-74, yaitu "Abbulo Sibatang" suatu ungkapan yang bersumber dari leluhur orang Bugis Makassar yang artinya “keutuhan, kebulatan dan kebersamaan sebatang bambu”. Maksud diadakannya Abbulo Sibatang adalah pelaksanaan diskusi antara Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendengar dan menerima saran/ usul yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang bertolak dari prinsip kebersamaan.

Pada acara HUT ke-74 Kotamadya Ujung Pandang itu, ada empat acara pokok, yaitu:
Appel Korps, Pekan Olah Raga Antar Kecamatan dan Kampanye Atletik, Peresmian obyie-obyek pembangunan, dan Dialog/diskusi antara Walikotamadya dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka Abbulo Sibatang.

Tatap muka itu dilakukan tiga kali berturut-turut, masing-masing pada:

Tanggal 14 April 1980 bertempat di Gedung SD Pembangunan, untuk tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Mamajang, Wajo, Ujung Pandang, Bontoala dan Makassar, meliuti 26 Lingkungan.

Tanggal 16 April 1980 bertempat di SD Pembangunan, untuk tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Biringkanaya, Tallo, dan Ujung Tanah meliputi 16 Lingkungan.

Tanggal 19 April 1980 bertempat di Gedung Serba Guna Jln.Kumala untuk tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Tamalte, Panakkukang, dan Mariso, meliputi 16 Lingkungan.

Tanggal 19 dan 20 April 1980 di Kampung Katangka Lingkungan Mangasa.

Dengan berlakunya undang-undang otonomi tahun 1974 menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur keuangan Daerah, maka untuk meningkatkan peranan keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan beberapa peraturan dibidang keuangan Daerah sejak tahun 1978, yaitu:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 17 Desember 1980 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1979 dan Nomor 139 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Sedang Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37; TLN Nomor 2091), di dalam pasal 2 jo. Lampiran III ditetapkan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 termasuk undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku dengan ketentuan bahwa pernyataan tidak berlakunya itu ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, bahwa pada tahun 1974 Pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang yaitu Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan di Daerah dan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa. Dari kedua rancangan itu ternyata baru satu yang dapat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Setelah sepuluh tahun Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dicabut, barulah dapat ditetapkan pengganti undang-undang itu setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tanggal 1 Desember 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153).

Selanjutnya untuk pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Desa, sampai tahun 1981 Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri sebanyak 5 buah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebanyak 4 buah dan disusul dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 buah.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 angka 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat. Dalam perkembangannya Desa-desa itu telah menjurus ke arah dua pengkategorian yaitu Desa dan Kelurahan. Dalam pasal 1 huruf a dan b, dijelaskan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian maka Kelurahan adalah suatu wilayah administratif.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1980
tanggal 10 Maret 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Kelurahan dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lain.

Selama belum ada undang-undang tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kotamadya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 11 September 1973 Nomor 309/IX/1973, tentang Pemerintahan Desa di Daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan peraturan-peraturan itulah, menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan tanggal 24 Oktober 1981 (Lembaran Daerah Nomor 1 tanggal 13 Januari 1982 Seri D Nomor 1) dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1981 tanggal 24 Oktober 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 2 tanggal 13 Januari 1982 Seri D Nomor 2).

Memasuki tahun 1982 diadakan lagi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tanggal 20 Maret 1980 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (LN Tahun 1980 Nomor 24; TLN Nomor 3163). Pemilihan Umum 1982 diikuti 3 kontenstan yaitu 2 Partai Politik dan 1 Golongan Karya, dengan tetap menggunakan sistem pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1982 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982, diperoleh susunan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang masa bhakti 1982-1987 sebanyak 45 orang termasuk penunjukan untuk Anggota ABRI, masing-masing ABRI 6 orang, Golkar 20 orang, PPP 13 orang, dan PDI 1 orang. Untuk masa bhakti 1982-1987 sebagai Ketua DPRD Letkol Inf.Muh.Arsyad Abu, dan Wakil Ketua masing-masing Andi Altin Noor dan Yacob Sammana. Anggota DPRD yang telah dilantik itu, mempersiapkan pemilihan dan pelantikan Walikota Ujung Pandang untuk periode berikutnya.

Dalam tahun 1983 Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang mulai mencanangkan Program BERSINAR (Bersih, Sehat, Indah, Aman, dan Rapih) yaitu salah satu program dalam mewujudkan Kota Ujung Pandang kota yang bersih. Program ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12; TLN Nomor 3215) sebagai suatu program dalam rangka pemberian Adhipura kepada Daerah Tingkat II terbersih di Indonesia. Pengertian Adhipura adalah Kota bersih, sehat dan agung. Adi artinya bersih, sehat dan agung, dan Pura artinya kota. Penghargaan piala Adhipura itu ditujukan kepada masyarakat dan pemerintahnya, dimana aspek penilaian sebuah kota untuk mendapatkan anugerah Adhipura, adalah:
- Aspek pengelolaan sampah (managemen)40 %
- Aspek peran serta masyarakat 30 %
- Aspek kebersihan fisik kota 30 %

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Kecamatan kembali mengalami perubahan dengan dirubahnya Keputusan Menteri Dalam Nomor 69 Tahun 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan. Perubahan itu diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 1984 tanggal 17 Nopember 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan. Dalam Pasal 1 b dijelaskan bahwa “Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang meyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Kecamatan”. Wilayah Kecamatan dimaksud adalah meliputi beberapa Desa atau Kelurahan. Untuk perangkat Wilayah Kecamatan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 1984 tanggal 17 Nopember 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kecamatan. Sekretariat Wilayah Kecamatan adalah unsur staf , terdiri dari:
a. Urusan Pemerintahan;
b. Urusan Kemasyarakatan;
c. Urusan Pembangunan;
d. Urusan Administrasi.

Setelah kedua Keputusan Menteri itu dikeluarkan disusul Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 19 Juni 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 1984 tanggal 7 Nopember 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kecamatan. Dalam point Keempat disebutkan bahwa “Selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 1985. tiap Propinsi Daerah Tingkat I telah melaksanakan Organisasi Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 dan Nomor 83 Tahun 1984”.

B. PERIODE 1983-1988 (JANCY RAIB)


Memasuki akhir masa jabatan Abustam sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang periode 1983-1988 pada tanggal 4 Juli 1983 dan sambil menunggu penetapan Walikotamadya Ujung Pandang berikutnya, maka untuk sementara Drs.M.Parawansa ditunjuk sebagai pelaksana tugas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Jancy Raib pada acara Penutupan Penataran/Pelatihan Bendaharawan di Kompleks PAM
Jancy Raib pada acara Penutupan
Penataran/Pelatihan Bendaharawan
di Kompleks PAM
Jancy Raib yang terpilih dan telah ditetapkan sebagai Walikotamadya KDH Tingkat II Ujung Pandang periode 1983-1988 dilantik pada tanggal 8 Agustus 1983 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kantor Walikotamadya Ujung Pandang Jln.Balai Kota Nomor 8 Ujung Pandang. Setelah dilantik menjadi Walikotamadya Ujung Pandang, keesokan harinya beliau langsung menerima apel pagi pegawai di Kantor Balai Kota Ujung Pandang. Penerimaan apel ini dilakukan mengingat banyaknya pegawai yang malas mengikuti apel pagi dan bahkan tidak masuk kerja. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, Jancy Raib mengadakan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan untuk mengupayakan pemberian uang apel bagi setiap pegawai yang besarnya Rp. 10.000,- perbulan. Namun hal ini hanya dapat berjalan selama 2 tahun. Disamping pemberian uang apel, juga diberikan pakaian dinas warna putih-putih yang digunakan setiap hari Senin.

Setelah pelantikan Walikota Ujung Pandang, menyusul kemudian penggantian Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dari Drs.Baharuddin Tjenreng kepada H.Mirdin Kasim,SH. Selama menjabat Sekretaris Kota Makassar, H.Mirdin Kasim,SH sangat aktif menjalankan tugasnya, baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat, sehingga beliau diberi julukan "Walinya Walikota".

Sasaran pertama yang dilakukan oleh Jancy Raib dalam awal masa jabatannya adalah pembenahan dibidang keuangan Daerah mengingat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Irjen Departemen Dalam Negeri RI dan Inspektorat Wilayah Propinsi dalam rangka akhir masa jabatan Abustam, menemukan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: adanya penggunaan kasbon dan pembayaran SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tidak melalui Kas Daerah, pengurusan keuangan untuk masing-masing pos anggaran yang tidak jelas serta adanya beberapa pasal anggaran telah melewati batas anggaran yang disediakan dalam APBD (Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Pengeluaran untuk Pihak Ketiga) yang mengakibatkan SPMU Rutin yang diterbitkan dalam satu tahun anggaran mencapai antara 18.000 sampai 22.000 lembar, dan SPMU Pembangunan antara 8.000 sampai 11.000 lembar. Salah satu hal yang mengakibatkan banyaknya SPMU terbit adalah Daftar Pembayaran Honor, Upah, Tunjangan, dan sejenisnya, setelah diproses di Bagian Keuangan, diurai atau dipisah-pisah sesuai nama pegawai yang tercantum dalam daftar tersebut, dan masing-masing pegawai mengurus untuk diterbitkan SPMU. SPMU itu kemudian diserahkan ke Kas Daerah, untuk dibayarkan atau ditukar dengan Kasbon dari Juru Bayar Kas Daerah (H.Abd.Razak DS).

Untuk itulah Walikotamadya Ujung Pandang memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs.Anwar A.Magga dan Pemegang Kas Daerah Drs.P.A.Tenriajeng, melakukan:
  1. Inventarisasi pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.
  2. Inventarisasi SPMU Rutin dan Pembangunan dan kasbon-kasbon yang belum terbayar lunas serta proyek-proyek yang belum rampung pekerjaannya.
    Berdasarkan pencatatan sementara jumlah pinjaman dan SPMU yang belum diselesaikan sejak masa jabatan H.M.Dg.Patompo dan Abustam adalah Rp. 11.000.000.000,- serta adanya pengeluaran Kas Daerah bersifat panjar yang dikeluarkan sejak Tahun Anggaran 1978/1979 sampai 1981/1982 sebesar Rp. 23.077.835,16 serta kwitansi-kwitransi yang hilang sebesar Rp. 33.844.605,76. yang mengakibatkan terdapat saldo negatif (kurang) pada Kas Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, diambil 4 (empat) langkah-langkah pokok yang harus dilaksanakan, yaitu:
  1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengadakan koordinaasi antara Kepala Bagian Keuangan, Pemegang Kas Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah dengan Kepala dinasnya, Tadjang Badawi,SH.
  2. Pembenahan administrasi Bendaharawan pada Dinas dan Unit Daerah dengan menggunakan format-format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk dan Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah, serta pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-403 tanggal 18 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    Bentuk dan model SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang digunakan dan diajukan ke Bagian Keuangan adalah bentuk dan model pada masa H.M.Dg.Patompo yang tidak jelas dasar hukumnya, demikian juga dalam proses penerbitan SPMU yang panjang.
  3. Pemberian UUDP (Uang-uang untuk dipertanggungjawabkan) kepada Bendaharawan Rutin/ Pembangunan di masing-masing Unit dan Dinas guna kelancaran pembiayaan dan pembayaran pengeluaran yang jumlahnya kecil. Penggunaan uang itu di laporkan setiap bulan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran uang. Dengan sistem itu, jumlah SPMU (Surat Perintah Membayar Uang ) yang diterbitkan menurun secara drastis, yaitu SPMU Rutin 4.000 sampai 6.000 lembar dan SPMU Pembangunan 1.000 sampai 2.000 lembar setiap tahun anggaran.
  4. Menyelesaikan hutang-hutang Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang yang terdiri dari SPMU dan kasbon-kasbon. Hal ini dapat diselesaikan secara berangsur selama 3 (tiga) tahun anggaran. Penggunaan kasbon-kasbon tidak dibenarkan lagi.

Satu tahun kemudian Drs.P.A.Tenriajeng diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan menggantikan Drs.L.Ambi yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah. Sebelumnya, Drs. L.Ambi menggantikan Drs.Anwar A.Magga yang diangkat menjadi Kepala Kantor Catatan Sipil dan berkantor di ruangan bagian depan Kantor Walikota Ujung Pandang. Sejak adanya pergeseran di Bagian Keuangan, mulai saat itu Pengelolaan Keuangan Daerah (Belanja Daerah) sudah mulai tertib dan lancar termasuk pembayaran SPMU di Kas Daerah.

Untuk melengkapi penyerahan urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II Ujung Pandang berdasarkan undang-undang pembentukannya, yang secara nyata urusan pendidikan dan kebudayaan sebagian besar dikelola oleh pada Sekretariat Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pembangunan, dan Bagian Kepegawaian), maka dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi dan operasional dibidang pendidikan dan kebudayaan, begitu pula dengan dibentuknya Badan Kordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda dengan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 1979 tanggal 7 Mei 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, yang mana pembinaan dan pengembangan generasi muda diserahkan antara lain kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sampai ke tingkat kecamatan, dibentuklah kembali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1980 tanggal 23 Januari 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memasuki Tahun Anggaran 1984/1985 terjadi perubahan dalam pembayaran gaji/tunjangan lainnya yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 1984 setelah keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom. Bentuk daftar gaji juga mengalami perubahan, pembayaran gaji/ pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom disalurkan melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN dan Kantor Kas Negara (KKN) berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterbitkan Kepala Bagian Keuangan untuk selanjutnya diuangkan di Bank Pembangunan Daerah.

Dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Daerah Otonom dapat dibayarkan tepat waktu disamping menghindari adanya penggunaan Subsidi Perimbangan Keuangan dari Negara dialihkan ke belanja lain di luar gaji/tunjangan lainnya, dimana di Kotamadya Ujung Pandang sering terjadi pembuatan daftar gaji pegawai yang sudah pensiun tetap dicantumkan dalam daftar gaji bulan berikutnya untuk kemudian ditukar dengan kasbon/ SPMU dari belanja lain, sehingga pengeluaran belanja gaji/tunjangan lainnya jauh lebih besar dari penerimaan Subsidi Perimbangan Keuangan dari Negara.

Pada tahun anggaran berikutnya, tunjangan pangan (beras) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982, tidak diberi lagi dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk natura (beras) sebesar 10 kg/jiwa dengan harga yang ditetapkan adalah Rp 366,- per kilogram yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1985.

Memasuki pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, ditetapkanlah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 219/S.Kep/050/ BAPPEDA/85 tanggal 18 Juli 1985 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tahun 1984/1985-1988/1989 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Melihat masa berlakunya surat keputusan tersebut, dalam pasal 5 dinyatakan bahwa Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1984. Dengan demikian maka surat keputusan itu mengalami keterlambatan (berlaku surut) selama 1 (satu) tahun 3 bulan.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam REPELITA IV ke depan meliputi 4 (empat) bidang, yaitu: Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Politik, dan Bidang Pertahanan dan Keamanan, dengan titik berat dalam pembangunan adalah bidang ekonomi, sedangkan pembangunan bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Keempat bidang itu terdiri dari 18 Sektor, 39 Sub Sektor, dan 42 Program.

Pada tanggal 27 Desember 1985 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan disahkan dan diundangkan dalam LN Tahun 1985 Nomor 68; TLN 3312). Dengan diundangkannya peraturan itu, membawa perubahan penting dibidang peraturan pajak Daerah dengan dicabutnya beberapa jenis pajak yang berhubungan dengan tanah dan bangunan. Sebelum berlakunya undang-undang itu, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan. Pajak-pajak yang dicabut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, adalah:
  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Staatsblad 1908 Nomor 13) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959;
  2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (staatsblad 1923 Nomor 425) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad 1931 Nomor 168) ;
  3. Ordonansi Verponding 1928 (Staatsblad 1928 Nomor 342) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Staatsblad 1932 Nomor 405) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967;
  5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Staatsblad 1942 Nomor 97) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad 1946 Nomor 47) ;
  6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi;
  8. Termasuk Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan perundang-undangan tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan, oleh karena itu sebagian besar hasil penerimaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pembagian hasil penerimaan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 1985 Nomor 71; TLN Nomor 3315), yang antara lain diatur pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut:
  1. 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat;
  2. 90 % (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
Hasil penerimaan 90 % dibagi untuk Pemerintah Daerah Tingkat I 20 % (dua puluh persen), dan Pemerintah Daerah Tingkat II 80 % (delapan puluh persen) setelah dikurangi biaya pemungutan 10 % (sepuluh persen).

Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Instruksi Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah. Dalam instruksi itu ditegaskan bahwa pajak-pajak yang terhutang termasuk Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) sebelum tanggal 1 Januari 1986 tetap dipungut sampai dengan 31 Desember 1990.

Potensi Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985, digambarkan sebagai berikut:
- Luas areal Propinsi Sulawesi Selatan adalah 1.824.825,00 HA
- Luas areal yang sudah dikenakan Ipeda adalah 1.058.482,53 HA atau 58 %
- Jumlah Wajib Ipeda 1.595.342
- Tunggakan Ipeda s/d tahun 1984 Rp. 15.536.145,-
Sumber: Asisten Sekwilda Bidang Administrasi dan Umum, Kebijaksanaan Anggaran Dalam Rangka Dukungan Mempertajam Prioritas Pembangunan, Bahan-bahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Tk.I dan Tk.II se Sulawesi Selatan Tanggal 26-27 Nopember 1985 di Ujung Pandang.

Setelah Drs.P.A.Tenriajeng menjadi Kepala Bagian Keuangan, maka penyusunan APBD sudah dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan cepat. Sedangkan pengelolaan keuangan Daerah di Unit Kerja/ Dinas sebagai penanggung-jawab pos anggaran, Bendaharawan pada unit keja tersebut difungsikan, yaitu Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Proyek serta Atasan Langsung Bendaharawan dengan pengguanan Buku Kas serta SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai format yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1980 sebagai dasar merealisasi anggaran Dinas/Unit. Dengan difungsikannya Bendaharawan Dinas/ Unit dan untuk peningkatan pengetahuan dibidang keuangan bagi Bendaharawan, dibentuklah Panitia Penyelenggara Penataran/Latihan Bendaharawan Rutin/ Proyek Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 362/S.Kep/893.3/Keu/87 tanggal 11 Agustus 1987 yang akan menyelenggarakan Penataran dari tanggal 14 sd. 30 September 1987 bertempat di Gedung Dharma Wanita Kompleks PAM (Perusahaan Air Minum) Jln. Dr.Ratulangi yang diikuti oleh 73 peserta. Team penatar yang dilibatkan adalah dari BPK, BPKP, Kantor Inspeksi Pajak Negara, Inspektorat Wilayah Kotamadya dan dari Bagian Keuangan .

Pada tahun-tahun berikutnya dilanjutkan penataran Bendaharawan, yaitu:
  1. Tahun 1988 Penataran Bendaharawan Gaji dan Pensiun bertempat di Gedung Dharma Wanita Kompleks PAM diikuti oleh 40 peserta.
  2. Tahun 1989 Penataran Bendaharawan Penerima dan Kolektor bertempat di bekas Kodam XIV Hasanuddin diikuti oleh 84 peserta.
  3. Tahun 1990 Penataran Bendaharawan Rutin/ Proyek bertempat di Gedung Dharma Wanita Kompleks PAM diikuti oleh Bendaharawan yang mengelola dana ganjaran dan biaya operasional Puskesmas sebanyak 31 peserta.

Dalam Tahun Anggaran 1985/1986 program Urban Sektor III yang telah dilaksanakan dalam periode Abustam (1978-1983) dilanjutkan lagi dalam periode Jancy Raib melalui program Urban Sektor V setelah pada tanggal 17 Nopember 1984 diadakan penandatanganan perjanjian pinjaman dari Bank Dunia (IBRD) sebesar US $ 4.284.170,- melalui Pemerintah Pusat yang dinilai dalam rupiah sebesar Rp. 6.191.327.659,30. Pinjaman kepada Kotamadya Ujung Pandang itu mempunyai masa tenggang waktu pengembalian sampai 1 Mei 2002 dengan bunga 10% per-tahun. Dana pinjaman ini diprogramkan melalui Urban Sektor V meliputi perbaikan kampung (KIP), perbaikan saluran (DRIP), dan perbaikan persampahan (SWIP) yang dilaksanakan sampai 1988/1989.

Kecamatan-kecamatan yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah:
  1. Kecamatan Makassar;
  2. Kecamatan Tallo;
  3. Kecamatan Mamajang;
  4. Kecamatan Bontoala;
  5. Kecamatan Mariso;
  6. Kecamatan Ujung Pandang;
  7. Kecamatan Ujung Tana;
  8. Kecamatan Tamalate;
  9. Kecamatan Panakkukang.

Pembangunan Kota Makassar yang dilaksanakan dalam priode Jancy Raib, antara lain pembangunan trotoar di sepanjang Jln. Ratulangi bagian selatan dan pelebaran selokan di Jln. Daeng Tata, Parang Tambung yang sebelumnya, lebar selokan hanya satu meter dan dangkal, setiap musim hujan menimbulkan banjir disekitar itu. Pelebaran selokan itu menimbulkan dampak lain yaitu Jln. Daeng Tata menjadi sempit yang menimbulkan kemacetan, karena satu-satunya jalan alternatif menuju Kota Makassar dari arah selatan kota. Di pertigaan Jln Ratulangi dan Jl Kakatua, Makassar dibangun Patung Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polombangkeng dan taman disekitarnya, beberapa pohon besar yang ditempati Tukang Becak dan Pedagang Kaki Lima bernaung, ditebang. Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polombangkengn adalah salah seorang pejuang yang berasal Polombangkeng, Takalar.

Kota Makassar yang telah menjadi kota dagang dan kota industri untuk wilayah Indonesia Timur, oleh Pemerintah Pusat mendirikan kawasan industri di Ujung Pandang yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 4), maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ikut serta dalam pendirian Persero tersebut dengan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat (modal saham 60 %), Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (modal saham 30 %, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (modal saham 10%). Berdasarkan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 21 Agustus 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Industri Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 16 April 1987 Seri D Nomor 2). Kawasan Industri tersebut dibangun di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya dengan luas 244 ha kemudian diperluas menjadi 734,220 ha, yang diberi nama PT.Kawasan Industri Makassar (PT.KIMA). Sampai dengan tahun 1994 jumlah perusahaan yang beroperasi di dalamnya adalah 57 buah perusahaan. Berhubung dengan itu, dalam Tahun Anggaran 1986/1987 Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang menyetor dana awal sebagai penyertaan saham pada Industrial State sebesar Rp. 14.928.984,- (Sumber: Perhitungan Anggaran Perhitungan APBD Kotamadya Dati II Ujung Pandang Tahun Anggaran 1986/1987 2P.0.17.2.01.001.)

Dengan adanya penyertaan modal Daerah kepada pihak Ketiga, oleh Menteri Dalam Negeri RI mengatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:
  1. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
  2. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
  3. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kotrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri itu, kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 16 Mei 1988 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada Pihak Ketiga.

Bentuk penyertaan modal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang sebelum keluarnya ketentuan tersebut adalah:
  1. Kontrak Kerja sama dengan PT.Bina Bangkit Usaha Surabaya atas Taman Hiburan Rakyat sesuai Surat Perjanjian Nomor 32.412.5/Perja/Bappeda/85 tanggal 3 Agustus 1985, merupakan Kontrak Bagi Keuntungan selama 30 tahun (berakhir tanggal 29 April 2016);
  2. Kontrak kerjasama dengan M.Syafei Salim atas Taman Safari sesuai Surat Perjanjian Nomor 42/Perja/D/VIII/g tanggal 3 Mei 1983 yang merupakan bentuk penyertaan Kontrak Bagi Tempat Usaha selama 15 Tahun (2 Mei 1998).

Memasuki Tahun Anggaran 1985/1986, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan atas susunan APBD merupakan hasil dari Seminar Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Nopember 1984. Dalam perubahan susunan APBD itu, Buku APBD dibagi dua yaitu APBD Induk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Penjabaran Kegiatan/ Pasal dan Proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Penjabaran Kegiatan/ Pasal dan Proyek merupakan dasar untuk pembuatan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) untuk kegiatan Belanja Rutin dan Daftar Isian Proyak Daerah (DIPDA) untuk kegiatan Belanja Pembangunan yang disusun oleh Kepala Dinas atau Unit Kerja yang disahkan oleh Walikotamadya Ujung Pandang.

Penyusunan Rencana Kota yang meliputi Master Plan atau Rencana Induk Kota (RIK) dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota, Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK), dan Rencana Terperinci Kota (RTK) yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 1985/1986, terdapat 6 (enam) Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan mendapat bantuan dana ganjaran untuk penyusunan Rencana Kota, yaitu: Kotamadya Ujung Pandang, Pare-pare, Palopo, Pinrang, Takalar, Watampone. Kotamadya Ujung Pandang menerima bantuan dana ganjaran sebesar Rp 65.000.000,- Rencana Kota itu mempunyai kurun waktu yang panjang (20-25 tahun) yang mengarah kepada tata guna tanah (alokasi tanah) untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kota itu, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1987; Seri D Nomor 6), setelah diadakan perubahan isitilah.

Pembangunan Kota Ujung Pandang dibagi dalam 13 Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana setiap BWK mempunyai fungsi tertentu. Pembagian wilayah tersebut, sesuai fungsi dan peranannya diarahkan pula pada beberapa wilayah pengembangan, yaitu:
  1. Pengembangan Kawasan Minasamaupa, meliputi Sungguminasa, Maros, dan Ujung Pandang;
  2. Kawasan Pelabuhan Udara Hasanuddin;
  3. Kawasan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Makassar) ;
  4. Kawasan Wisata Tanjung Bunga (luas area 1.000 ha untuk daerah touris/ rekreasi.;

Pengembangan Minasamaupa meliputi Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan Kotamadya Ujung Pandang, dengan luas pengembangan masing-masing adalah: Ujung Pandang 17.577 ha (semua kecamatan), Maros 113.543 ha (3 kecamatan), dan Sungguminasa 31.300 ha (5 kecamatan).

Dengan masuknya Pelabuhan Makassar sebagai wilayah pengembangan, dan untuk mengantisipasi arus barang yang masuk melalui Pelabuhan Makassar, oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang membangun Cargo Terminal yang dilaksanakan mulai dari Tahun Anggaran 1986/1987 sampai 1991/1992 dengan biaya pembangunan diperoleh melalui pinjaman kredit dari BRI sebesar Rp 3.499.999.300,-. Pembangunan Cargo Terminal itu dibangun di atas tanah seluas 15,85 ha terletak di Kelurahan Tamangapa jalan menuju Maros dengan luas bangunan 6,5 ha yaitu 6 gudang besar, 1 gudang kecil, dan kantor, serta dilengkapi fasilitas-fasilitas pergudangan dan tempat parkir. Sebagai pelaksana pembangunan sipil dan konstruksi diserahkan kepada dua perusahaan kontraktor masing-masing PT.PPIK dan PT.Agar Jaya, dan untuk konsultan adalah PT.UKL dan Atlas Arupada.

Setelah pembangunan Cargo Terminal selesai, maka pengelolaannya dilakukan kerja sama Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dengan PT.Bhanda Graha Reksa selama 4,5 tahun terhitung tanggal 1 Januari 1993 sampai dengan 30 Juni 1997, yang merupakan kontrak Produksi. Setelah Kontrak itu berakhir, jumlah uang yang telah distor selama 4,5 tahun adalah Rp 1.002.500.000,- (Memori Serah Terima Jabatan Walikota Tahun 1988-1993).

Dalam tahun 1982, diadakan lagi pengembangan struktur organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan keluarnya bebrapa peraturan yaitu: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 811/X/1982 tanggal 27 Oktober 1982 tentang Pembentukan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986 tanggal 15 Maret 1986 tentang Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 1986 tanggal 12 April 1986 tentang Pembentukan Asisten Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 850/VII/1986 tanggal 30 Juli 1986 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II, diadakanlah perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1979 diganti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 30 Juli 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Ujung Pandang, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 1282/IX/1986 tanggal 22 September 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986.

Pada waktu peraturan daerah tersebut dalam tahap pembahasan di DPRD Kotamadya Ujung Pandang, Pejabat Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang yaitu Drs.H.Iskandar Saleh meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1986 yang baru beberapa bulan menggantikan H.Mirdin Kasim,SH. Untuk mengisi jabatan tersebut, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 133/X/238 tanggal 4 Juni 1986 mengangkat Drs.Haruna Rachman sebagai Pejabat Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terhitung tanggal 4 Juni 1986. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1463/XI/I/1986 tanggal 19 Nopember 1986 Drs.Haruna Rachman ditetapkan menjadi Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berdasarkan atas usul Walikotamadya Ujung Pandang dalam suratnya Nomor 821/XI/1986 tanggal 8 Nopember 1986.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Ujung Pandang diumumkan melalui Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986, maka untuk pertama kali, yang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang, adalah Drs.M.Zain Andi Magga sebagai Asisten I (Bidang Pemerintahan, Ekonomi, dan Pembangunan), dan Drs.Andi Muh.Thahir Husain sebagai Asisten II (Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat). Sedang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang Drs.H.Abd.Kadir Abdullah memasuki masa pensiun yang telah dijabat sejak 1 Nopember 1974, maka jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang diserahterimakan kepada Drs.Syahrir Wahab yang sebelumnya adalah Sekretaris Bappeda Kotamadya Ujung Pandang. Pengangkatan Drs.Syahrir Wahab sebagai Sekretaris DPRD didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 746/V/1986 tanggal 31 Mei 1986 atas usul Walikotamadya Ujung Pandang dalam suratnya Nomor 821.279/V/1986 tanggal 12 Mei 1986.

Memasuki Tahun Anggaran 1987/1988 yang jatuh pada tanggal 1 April 1987, yang bertepatan pula dengan Hari Ulang Tahun Kotamadya Ujung Pandang ke-83, konsep Bersinar (Bersih, Sehat, Indah, Aman, dan Rapi) yang diperkenalkan oleh Abustam sejak masa pemerintahannya, pada tanggal 1 April 1987 mulai dicanangkan oleh Jancy Raib. Dengan konsep tersebut, kebersihan dalam kota ditingkatkan lagi dengan menyertakan unsur ABRI dan Sipil dengan beberapa ruas jalan yang menjadi sasaran utama, termasuk pasar-pasar dalam pusat kota, kantor-kantor, sekolah.

Dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang baru, dalam struktur baru itu terdapat Asisten II (Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat) dan Drs.Andi Muh.Thahir Husain memegang jabatan itu memerlukan ruang di Kantor Walikota, untuk itu Pemegang Kas Daerah yang mengambil salah satu ruang di Kantor Walikotamadya Ujung Pandang dipindahkan dan bergabung dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD-SS) di Jln.Nusantara terhitung mulai tanggal 2 Januari 1988. Pemindahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 670/S.Kep/584/87 tanggal 31 Desember 1987 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai Pemegang Kas Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sehubungan dengan itu ditetapkan pula Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 671/S.Kep/584/87 tanggal 31 Desember 1987 tentang Pemberian Biaya Administrasi Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Besarnya biaya administrasi yang diberikan adalah 1/1000 (seperseribu) dari jumlah pengeluaran (SPMU) sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Ekon 9/10/35-129 tanggal 22 September 1979. Dengan adanya penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai Kas Daerah Kotamadya Ujung Pandang, ditempatkanlah 3 (tiga) orang pegawai Kotamadya Ujung Pandang di Kantor Bank Pembangunan Daerah sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 820.3.02.88 tanggal 25 Januari 1988, dan sekaligus menunjuk Pemegang Kas Daerah yaitu Drs.H.L.Ambi serta dibantu 2 orang staf masing-masing Atjo Safei,BBA dan Andi Uleng. Kas Daerah Tingkat II Ujung Pandang itu, telah tiga kali pindah berhubung dengan Gedung BPD Sulsel terkena rencana perluasan Pelabuhan Makassar. Dan terakhir setelah diresmikannya Gedung Bank Pembangunan Daerah yang baru pada tanggal 5 September 1996 di Jln.Dr.Ratulangi (diatas tanah bekas bangunan Bappeda Tk.I Sulawesi Selatan).

Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan pula Drs.Rusli Tandiari sebagai Koordinator Pengelola Data Elektronik yang telah dibentuk dengan surat keputusan Walikotamadya Ujung Pandang. Pembentukan Kantor Pengelola Data Elektronik itu berhubung telah diadakannya komputer sebanyak 10 unit yang masih menggunakan Processor 8088 dan RAM 250 Kb dengan Monitor Hitam Putih. Untuk mengoperasikan komputer itu, tenaga operator yang berada di Bagian Pemerintahan yang mengelola Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipindahkan ke Pengelola Data Elektronik, demikian juga dalam hal pengelolaan KTP. Ruangan yang ditempati Pengelola Data Elektronik adalah salah satu ruang yang pernah ditempati Kas Daerah.

Dalam tahun 1988 diadakan lagi persiapan-persiapan pelaksanaan Pemilu 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tanggal 10 Juli 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 50; TLN Nomor 3301), sebagai pelaksanaan Pemilihan Umum Kelima, kegiatan tahap awal adalah pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI (Warga Negara Republik Indonesia) mulai dari tanggal 1 Mei sampai 15 Mei 1986. Jumlah wajib pilih yang tercatat di Kota Ujung Pandang sebanyak 453.702 orang dari jumlah penduduk 798.002 jiwa. Untuk DPRD Tingkat II ditentukan 1 orang wakil adalah 10.000 jiwa penduduk, sehingga diperoleh jumlah wakil untuk DPRD Kotamadya Ujung Pandang adalah 45 termasuk dari ABRI sebanyak 9. Penanggung jawab pelaksanaan Pemilu 1987 PPD II diselenggarakan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) pada Kantor Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang yang terletak di Jln.Sultan Hasanuddin. Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 1987.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1987 diperoleh jumlah suara yang sah untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Ujung Pandang adalah 380.656. Jumlah Dari hasil tersebut diperoleh susunan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang masa bhakti 1987-1992 adalah sebagai berikut :
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 11 orang
- Golongan Karya (Golkar) 23orang
- Partai Demokrat Indonesia (PDI)2 orang
- ABRI 9 orang

Pengambilan sumpah/ janji Anggota DPRD Tingkat II Ujung Pandang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1987. Pelantikan tersebut dilakukan di Kantor DPRD Tingkat II Ujung Pandang Jln.Dr.Ratulangi, dimana pada waktu itu Gedung DPRD Tingkat II Ujung Pandang masih dalam tahap pembangunan yang terletak di Jln.Andi Pangerang Petta Rani. Dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menjadi Ketua DPRD adalah Letkol. Inf. Drs. Muh.Arsyad Abu dan Wakil Ketua masing-masing Andi Altin Noor dan Jacob Sammana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang sejak dibentuk pada tahun 1952 yang satu kantor dengan Walikotamadya Ujung Pandang, kemudian pindah ke Jl.Dr.Ratulangi, dan selanjutnya Walikotamadyan Ujung Pandang, membangun Gedung DPRD di Jln.A.Pengarang Petta Rani. Bekas ruangan yang ditempati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijadikan ruang rapat staf seperti pada masa H.M.Daeng Patompo.

Pembangunan Gedung DPRD itu dimulai dibangun dari Tahun Anggaran 1985/1986 sampai 1987/1988 dengan biaya Rp. 2.075.000.000,- yang dikerjakan oleh PT.Timurama Ujung Pandang sebagai Kontraktor Pelaksana. Biaya tersebut bersumber dari pinjaman jangka pendek melalui Bantuan Uang Muka (BUM) Ipeda sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pinjaman dari BPD Sulawesi Selatan sebesar Rp. 575.000.000,-. Sedangkan biaya pembebasan tanah sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari PAD.

Gedung DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang itu kemudian diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan A.Amiruddin pada tanggal 25 Juli 1991.

Untuk mewujudkan kerjasama antara aparatur-aparatur pemerintah di daerah guna kelancaran pelaksanaan pembangunan dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, oleh Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1986 tanggal 27 Pebruari 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, sebagai penyempurnaan dari Instruksi Presiden Presiden RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah. Dalam ketentuan itu disebut, Muspida adalah suatu forum konsultasi dan kordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di Daerah serta aparatur pemerintah lainnya. Berdasarkan hal itu, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang kemudian menetapkan anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan Anggota-anggotanya adalah sebagai berikut:
  1. Jancy Raib, Walikotamadya KDH Tk.II Ujung Pandang sebagai Ketua ;
  2. Letkol CCI M.R.Natsir, Komandan Kodim 1408 Ujung Pandang sebagai anggota;
  3. Kol. (Pol.) A.M.Hasanuddin,SH Kepala Polisi Ressort 146 Kotabes sebagai anggota;
  4. Kapt. ADM.Muh.Luthfi Abko, Dan Denma Kodau sebagai anggota;
  5. Letkol Susanto, Dan Lanal Daeral VII sebagai anggota;
  6. Sarman Damanik,SH, Kepala Kejaksaan Negeri sebagai anggota.

Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 79/S.Kep/A/V/1977 tanggal 6 April 1977 kembali mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1988 Seri D Nomor 1 tanggal 27 Pebruari 1988). Dengan adanya perubahan mengenai struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang baru, maka Sub Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Sub Dinas Pemadam Kebakaran, Sub Dinas Tata Kota yang dibawahi Dinas Pekerjaan Umum dibentuk Dinas tersendiri.

Sub Dinas pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum itu, selanjutnya dibentuk 5 (lima) Dinas baru, yaitu:
  1. Dinas Tata Kota, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Seri D Nomor 2 tanggal 27 Pebruari 1988);
  2. Dinas Pengawasan Pembangunan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 3 tanggal 27 Pebruari 1988) ;
  3. Dinas Kebersihan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Seri D Nomor 6 tanggal 25 April 1988) ;
  4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 22 Nopember 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1988 Seri D Nomor 7 tanggal 25 April 1988) ;
  5. Dinas Pemadam Kebakaran, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 4 tanggal 17 Maret 1988).

Dinas-dinas baru yang telah dibentuk itu melaksanakan tugas-tugas urusan pekerjaan umum yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan sempadan (penetapan tanda batas atau garis dari suatu bangunan yang akan didirikan) khususnya proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak jelas dalam uraian tugas yang menimbulkan kedua Dinas itu merasa berhak atas proses pemberian IMB.


C. PERIODE 1988-1994 (SUWAHYO)


Satu tahun setelah pelantikan Anggota DPRD Kotamadya Ujung Pandang masa bhakti 1987-1992, pada tanggal 8 Agustus 1988, SUWAHYO dilantik menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang periode 1998-1993 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Prof.Dr.H.A.Amiruddin yang dilanjutkan dengan serah-terima jabatan dari Jancy Raib kepada Suwahyo pada hari itu. Jabatan Suwahyo sebelumnya adalah Asisten Operasi Kodam VII Wirabuana.

Suwahyo dalam acara penataran/pelatihan Bendaharawan Penerima di Kompleks PAM
Suwahyo dalam acara penataran/pelatihan
Bendaharawan Penerima di Kompleks PAM
Dalam awal masa jabatan Suwahyo sebagai Walikotamadya Ujung Pandang, mula-mula membenahi penataan dan peningkatan jalanan serta melanjutkan pembuatan trotaor yang telah dilaksanakan pada perdiode Jancy Raib yaitu pembuatan trotoar bagian utara Jln.Jend.Sudirman sebelah timur Lapangan Karebosi. Dalam bulan Pebruari 1989 mulai dikerjakan pembuatan trotoar Jln.G.Bawakaraeng sepanjang 2.920,40 m dengan biaya Rp 89.110.000,-. Dalam tahun itu juga jalan tembus Jln.S.Saddang sampai ke Jln.Andi Pangerang Petta Rani melalui Jln.Pelita samping Kantor Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan mulai dikerjakan dengan memindahkan 30 Kepala Keluarga (KK) yang berdiam ditempat itu ke kawasan Perumnas Panakkukang. Panjang jalan tembus itu (Jln.S.Saddang Baru) adalah 1.165,50 m lebar 7 m dengan biaya Rp 182.261.000,-. Demikian juga jalan tembus Jln. Andi Pangerang Petta Rani sampai Pasar Sentral Panakkukang dengan panjang jalan 2.400 m dan biaya Rp 433.420.000,-. Kedua jalan itu dibiayai dari dana Inpres Dati II Tahun Anggaran 1989/1990. Panjang jalan propinsi dalam Kota Ujung Pandang pada tahun 1988 adalah 529.982 km dan jalan kabupaten 503.842 km.

Berkaitan dengan dibentuknya Kantor Pembantu Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 1980 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 249/IV/80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang kemudian disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 348/V/1985, dalam tahun 1988 mengalami lagi perubahan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur. Dengan dasar Instruksi ini dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25-829 tanggal 8 Nopember 1988 tentang Perubahan Wilayah Pembantu Gubernur di Sulawesi Selatan, maka susunan organisasi dan tatakerja Pembantu Gubernur Sulawesi Selatan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor 1625/XII/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada Pembantu Gubernur ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 686/V/1988 tanggal 19 Mei 1988. Kewengan yang diberikan kepada Pembantu Gubernur ialah melakukan koordinasi dengan Bupati/ Walikotamadya, pengawasan, pembinaan, dan menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan bidang umum.

Pembentukan wilayah kerja Pembantu Gubernur Sulawesi Selatan tersebut dibagi menjadi 5 wilayah, masing-masing :
Wilayah kerja I Pembantu Gubernur di Majene, meliputi 4 Dati II:
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Majene;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang;
Wilayah kerja II Pembantu Gubernur di Pare-Pare, meliputi 5 Dati II
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Pare-Pare;
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Barru;
Wilayah kerja III Pembantu Gubernur di Ujung Pandang, meliputi 5 Dati II
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajenne dan Kepulauan;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa;
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar;
Wilayah kerja IV Pembantu Gubernur di Bantaeng, meliputi 5 Dati II
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar;
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai;
Wilayah kerja V Pembantu Gubernur di Watampone, meliputi 4 Dati II
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Untuk Pembantu Gubernur wilayah kerja III berkedudukan di Ujung Pandang dengan mengambil kantor di Jln.Jend.A.Yani bekas Gedung Dewan Kesenian Makassar (DKM), yang juga pernah ditempati berkantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Sulawesi Selatan, dan DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan.

Disamping pembentukan Pembantu Gubernur, juga dibentuk Pembantu Bupati/ Walikotamadya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tanggal 11 Agustus 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Bupati/ Walikotamadya. Pembentukan Pembantu Bupati yang pertama adalah untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang susunan organisasi dan tatakerjanya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulwesi Selatan Nomor 740/VI/1988. Susunan organisasi dan tatakerja ini kemudian ditetapkan kembali dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1548/XII/1988 tanggal 2 Desember 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati/ Walikotamadya Dalam Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang lebih fleksibel dan berlaku umum untuk seluruh Kabupaten/ Kotamadya dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sejak tanggal 5 Maret 1988 sampai dengan tanggal 1 September 1995, Wilayah kerja Pembantu Bupati yang telah dibentuk adalah sebanyak 22 di 13 Kabupaten, yaitu Kabupaten-kabupaten: Luwu, Bone, Tana Toraja, Enrekang, Mamuju, Polmas, Wajo, Bulukumba, Pinrang, Selayar, Gowa, Pangkajenne Kepulauan, dan Maros. Untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan 9 Kabupaten lainnya sampai tahun 1997 belum dibentuk Pembantu Bupati/Walikotamadya.

Sebagaimana halnya dengan Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/ Walikotamadya adalah pejabat Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dan bertugas membantu Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah hingga masa jabatan Soewahyo masih belum dapat diharapkan dikelola secara maksimal. Sehubungan dengan kontrak parkir oleh PT.Brahma Jasa Persada sejak 1988 dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang hingga tahun 1989 belum menemukan sistem diaggap paling jitu untuk diterapkan dalam pegelolaan parkir, meskipun pihak pengusaha itu telah menguasai titik parkir di Kota Ujung Pandang. Kendala dan hambatan yang dijumpai, karena masih banyaknya juru parkir yang tidak dapat memenuhi kewajibannya baik dari segi pemasukan retribusi parkir maupun penataan ketertiban. Memasuki tahun kedua, setelah ditandatangani kontrak kerja sama dengan UPTD Parkir yang baru dibentuk itu dengan PT.Persada Jasa Persada dengan Nomor 214/645.7/ Pen/Dispenda/89 tanggal 21 Nopember 1989 untuk jangka waktu satu tahun, sistem parkir dikembangkan menjadi sistem taman parkir. Sistem taman parkir itu kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 670/S.Kep/645.7/HK/88 tentang Pelaksanaan Taman Parkir ditiga Lokasi dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang, ketiga lokasi itu adalah: Pasar Sentral, Jln.Somba Opu dan Jln.Sulawesi.

Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 1989 sistem taman parkir mulai diterapkan di Pasar Sentral yang ditandai dengan pembayaran koin pertama oleh Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang Drs.Haruna Rachman pada loket pembayaran di Jln.K.H.Wahid Hasyim. Tempat Taman Parkir Pasar Sentral mempunyai tiga pintu yang disediakan loket tempat pembayaran. Setiap kendaraan yang akan meliwati/ memasuki taman parkir dikenakan pembayaran harian sebesar Rp 200,- untuk roda empat dan Rp 100,- untuk roda dua, atau dapat berlangganan setiap bulan Rp 7.800,- untuk kendaraan roda empat dan Rp 3.900,- untuk kendaraan roda dua.

Dalam sambutan Drs.Haruna Rachman dijelaskan antara lain bahwa “sejak kerjasama dengan PT.Brahma Jasa Persada pada tahun 1988 yang lalu, retribusi parkir yang diperoleh pada tahun 1986 sebesar Rp 30.000.000,- kemudian meningkat menjadi Rp 225.000.000 pada tahun 1988, untuk masa kontrak kedua pihak pengelola menyetor Rp 250.000.000,-“. Setelah perluasan taman parkir ke Jln.Somba Opu dan Jln.Sulawesi, masyarakat mulai mengeluh dan memprotes dengan adanya taman parkir yang mirip dengan jalan tool. Baru beberapa bulan sistem taman parkir dioperasikan, akhirnya pos-pos taman parkir itu dirusak dan dibakar oleh masyarakat pada waktu tengah malam yang tidak menyenangi sistem parkir itu, sehingga sistem taman parkir itu dihentikan.

Kemudian dalam tahun 1990 kontrak pengelolaan parkir yang telah dilaksanakan oleh PT.Persada Jasa Persada mengalami kerugian yang cukup besar, maka pengelolaan parkir itu dikelola lagi oleh PT.Parkir Bersinar Upa terhitung mulai tanggal 1 Juni 1992 dengan nilai kontrak menjadi Rp 405.000.000,-. Namun pengelolaan parkir itu berhenti sebelum habis masa kontrak.

Dalam rangka pembangunan kembali Pasar Sentral menjadi pasar modern yang sejak tahun 1987 sudah dibahas oleh Anggota DPRD Kotamadya Ujung Pandang, yang dalam bulan April 1990 telah diadakan kontrak kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dengan Pimpinan PT.Brahma Jasa Persada. Kemudian dalam bulan September 1991 Pasar Sentral mengalami kebakaran pada bulan Oktober 1991. Selanjutnya diadakan penandatangan kontrak dalam bulan Nopember 1991 yang direncanakan dibangun setelah selesai lebaran. Jumlah lods pasar lama 2.619. Akan tetapi ketika diteruskan ke Menteri Dalam Negeri RI, kontrak itu ditolak dengan alasan ada beberapa bagian yang dianggap merugikan Pemerintah Daerah dan pedagang, sehingga kontrak itu batal. Pembongkaran Pasar Sentral lama sudah bersih diratakan dengan buldozer pada tanggal 25 April 1992.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Ujung Pandang Nomor 091/SK/511.2/89 tentang Peremajaan dan Pembangunan Pasar Sentral, yang kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Keputusan Nomor 5110 .091 tanggal 11 Desember 1989, dilakukanlah penandatanganan kontrak kerja sama antara Suwahyo Walikotamadya Ujung Pandang dengan Muradi Dirut PT.Eka Cipta Artha Ulfana pada tanggal 2 Maret 1990. Pembangunan Pasar Sentral itu dibangun dengan 4 lantai diatas tanah seluas 4.000 meter persegi dengan investasi Rp 27 milyard.

Kemudian pembangunan kembali Pasar Sentral dikerjakan lagi oleh PT.Melati Tunggal Inti Raya yang pekerjaan fisiknya dimulai dalam tahun 1991. Pada hari Selasa tanggal 26 September 1995 dilakukan penyerahahn sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun Makassar Mall oleh Menteri Agraria/ Kepala BPN tanda mulai berfungsinya pasar yang sekaligus Pasar Sentral diganti namanya menjadi Pasar Mall Matahari.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Drs.H.Umar Lakunnu sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng pada tanggal 31 Desember 1989, dan terpilihnya Drs.Haruna Rachman sebagai Bupati KDH Tingkat II Soppeng berdasarkan hasil pemilihan pada tanggal 31 Oktober 1989 yang masih menjabat Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Pelantikan Drs.Haruna direncanakan pada tanggal 30 Desember 1989. Untuk menggantikan Drs.Haruna Rachman ditetapkanlah Syamsul Ridjal,SH Kepala Biro Kepegawaian Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pejabat sementara Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang direncanakan serahterima akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1989. Akan tetapi secara tiba-tiba pelantikan Drs.Haruna Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dibatalkan, dimana pada waktu itu undangan sudah siap untuk diedarkan. Dengan adanya pembatalan itu, maka serah terima jabatan Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang juga dibatalkan. Dengan demikian Drs.Haruna Rachman tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Dengan dibatalkannya Drs.Haruna Rachman dilantik menjadi Bupati Soppeng, maka ditunjuklah kembali Drs.H.Umar Lakunnu sebagai Pejabat Bupati Soppeng dan dilantik pada tanggal 29 Desember 1989 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jln.Ahmad Yani Ujung Pandang.

Dalam rangka penataan Lapangan Karebosi, kompleks perkantoran Kotamadya Ujung Pandang yang terletak di lapangan Karebosi yang telah digunakan sejak tahun 1972, dalam tahun 1988 kantor itu dibongkar untuk difungsikan kembali sebagai lapangan olah raga. Beberapa Unit, yaitu BP.7, Kantor Bangdes, Inspektorat Wilayah, Kantor Sospol dipindahkan ke Gedung eks Kodam XIV Hasanuddin dan sebagian lagi pindah ke Jln.Timor, di Sekolah Dasar Kompleks Timor yaitu Bagian Kesejahteraan. “Unit” ialah suatu perangkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari : Badan/Lembaga Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah, Komponen-komponen, Dinas-dinas Daerah, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Unit Pelaksana Daerah. Satuan kerja adalah bagian daripada unit (Pasal 1 huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979.

Setelah dilakukan pemindahan kantor-kantor Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, dalam Tahun Anggaran 1989/1990 mulai dilakukan penataan Lapangan Karebosi dengan penanaman pohon disekeliling lapangan, pemasangan lampu mercury, dan pembuatan jalan untuk pejalan kaki di tengah lapangan, demikian juga Panggung Upacara Kota Karebosi direhabilitasi dengan atap bentuk rumah adat Sulawesi Selatan. Panggung upacara tersebut diresmikan penggunaannya pada tanggal 1 April 1990 bertepatan pada Hari Ulang Tahun Kotamadya Ujung Pandang ke-84 yang perayaannya di pusatkan di Lapangan Karebosi .

Kegiatan Walikotamadya Ujung Pandang, Suwahyo dalam upaya mensosialisasikan program Bersinar yang telah dicanangkan sejak tanggal 1 April 1987, pada tanggal 1 Oktober 19890 membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bersinar dengan Komandan Satuan Tugas yang ditunjuk adalah Kol.Inf.Robert Sitorus dan Pelaksana Tugas adalah Kapoltabes Letkol. Pol. Drs.Syamsuddin. Untuk mewujudkan program bersinar, Satgas harus mencerminkan kemanunggalan ABRI dan Rakyat. Jumlah produksi sampah setiap hari yang harus diangkut berkisar 4-5 ton, sedangkan yang dapat diangkut hanya 2,5 ton per-hari dan 90 % dari itu adalah sampah yang berasal dari pasar-pasar. Sebagai tahap awal sejak dibentuknya Satgas Bersinar dilakukan penyuluhan. Setelah penyuluhan mulai dilaksanakan sejak bulan Nopember 1990, kemudian dilanjutkan dalam bulan Desember 1990. Pada tanggal 4 Desember 1990 bertempat di Balai Manunggal diadakan penyuluhan kepada 400 guru-guru dan Kepala Sekolah mulai dari tingkat TK sampai SLTA.

Dengan selesainya penyuluhan terhadap guru-guru dan kepala sekolah, dilanjutkan penyuluhan kepada sopir-sopir angkutan kota dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang [pete-pete (mikrolet), taksi, dan Bus Damri) pada tanggal 8 Desember 1990 bertempat di Lapangan Karebosi yang dihadiri 700 sopir. Pada waktu acara itu berlangsung semua angkutan kota menumpuk di Lapangan Karebosi dan tidak ada yang beroperasi.

Salah satu upaya dalam membenahi Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Bersinar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Ujung Pandang ikut pula mengadakan kegiatan penghijauan dengan penanaman pohon mahoni sepanjang Jln.Yos Sudarso, Jln.Andalas, dan Jln.Tarakan. Kegiatan itu sehubungan dengan Hari Armada RI ke-31 tanggal 5 Desember 1990. Penanaman pohon mahoni dilakukan oleh Walikotamadya Ujung Pandang, Suwahyo di Dermaga Lanal Ujung Pandang.

Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 6 Desember 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1991, Seri D Nomor 5, tanggal 23 April 1991 sebagai pengganti Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 251/S.Kep/973/Dipenda/88 tanggal 5 Juli 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penyempurnaan Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Pola pembentukan Dipenda yang baru itu didasarkan dengan sistem dan prosedur Mapatda sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 2 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Salah satu program Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang adalah penyediaan tata ruang kantor di Komplek Maccini dalam mengantisipasi penambahan pegawai-pegawai. Untuk itu, Walikotamadya Ujung Pandang Suwahyo memulai persiapan rencana pembangunan/ penambahan dan rehabilitasi gedung kantor di Kompleks Maccini yang dapat menampung Dinas-dinas yang telah dibentuk. Mengingat pembangunan Kompleks Maccini itu dikerjakan lebih dari satu Tahun Anggaran yaitu dari Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan 1992/1993, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI. Pemberian persetujuan ini dilakukan mengingat proyek tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun anggaran (multiyear project) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Anggaran. Dengan adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri RI yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 641.6-121 tanggal 6 Pebruari 1991, maka pelaksanaannya sudah dapat dimulai secara bertahap yang dikerjakan oleh PT.Asindo Setiatama. Pembangunan kompleks kantor menelan biaya sebesar Rp. 1.300.507.000,- dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunannya rampung pada bulan Maret 1993.

Dengan selesainya pembangunan kompleks kantor Maccini itu, kemudian diberi nama Gabungan Kantor-kantor Dinas Maccini, yang diresmikan pemakaiannya pada bulan Januari 1994, dan sekaligus semua Dinas-dinas bergabung di Kantor Gabungan Dinas-dinas itu termasuk Dinas Pendapatan Daerah yang sebelumnya berkantor Jln.Balai Kota. Selanjutnya, bekas kantor Dinas Pendapatan Daerah yang lama terletak di Jln.Balai Kota ditempati oleh PT.Timurama.

Dalam tahun 1990 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mendapat lagi satu urusan tambahan yaitu urusan kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II Ujung Pandang, meliputi urusan-urusan:
  1. Urusan Obyek Wisata;
  2. Urusan Penginapan Remaja;
  3. Urusan Pondok Wisata;
  4. Urusan Perkemahan;
  5. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum (kolam renang, kolam memancing, rumah billiyard, teater/panggung terbuka, bioskop, sarana fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup, dan salon);
  6. Urusan Promosi Daerah.

Dengan adanya penyerahan urusan dibidang pariwisata itu sambil menunggu ketentuan mengenai pembentukan Dinas Pariwisata, oleh Kanwil Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Ujung Pandang menyerahkan beberapa sarana di Pulau Samalona berupa bangunan (Rest House) yang telah dibangun termasuk perjanjian atas Pulau Kayagan yang telah dibuat. Pulau Samalona itu luasnya 2 ha dan memiliki pasir putih.

Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 1989 Walikotamadya Suwahyo didampingi Pimpinan PT.Bosowa Aksa Machmud selaku investor berkunjung ke Pulau Samalona dan pulau-pulau disekitarnya antara lain Pulau Barrang Caddi dan Pulau Kodingareng Keke yang akan ditata untuk dijadikan obyek wisata bahari disamping Pulau Kayangan yang sudah lama beroperasi.

Adapun Pulau Kayangan atau dulu disebut Pulau Moreaux luasnya hanya 50 x 150 m, yang pada masa pemerintahan Militer Jepang pulau itu dijadikan tempat penampungan orang-orang yang berpenyakit kusta, akan tetapi lama-lama kelamaan pulau itu ditinggalkan sehingga pada tahun 1950 tidak berpenghuni lagi. Oleh masyarakat di Kota Makassar dan pulau sekitarnya enggan berkunjung ke pulau itu. Ketika H.M.Dg.Patompo menjabat Wali Kotapraja Makassar pada tahun 1962, Pulau Moreaux diganti namanya menjadi Pulau Kayangan yang digunakan untuk bertamasya, kemudian pada tahun 1980 ditingkatkan dan dilengkapi dengan sarana rekreasi.

Setelah Walikotamadya Suwahyo mengadakan kunjungan ke Pulau Samalona, pada Kamis tanggal 16 Nopember 1989 diadakanlah penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pengelolaan Pulau Samalona antara Suwahyo atas nama Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dengan Direktur PT.Biro Perjalanan Umum Aksa Utama Cabang Ujung Pandang Henky N.Kandou dalam Surat Perjanjian Nomor 213/050/Perja/Diparda/1989 tanggal 16 Nopember 1989 sebagai kontrak Bagi Keuntungan selama 10 tahun (berakhir 15 Nopember 1999). Untuk tahap pertama PT.Aksa Utama menanam investasi sebesar Rp 500 juta untuk membenahi sarana di Pulau Samalona. Untuk penyeberangan ke Pulau Samalona dibangun pula dua dermaga tempat sandar perahu motor di Bangkoang dan depan Benteng Ujung Pandang melalui proyek dari Dinas Pariwisata.

Dengan adanya kerja sama itu diharapkan pada tahun 1991 sebagai Tahun Kunjungan Wisata (Visit Indonesia Year) Kotamadya Ujung Pandang akan menjadi Daerah Tujuan Wisata dimana Pulau Samalona merupakan obyek wisata bahari pertama di Sulawesi Selatan. Dalam rangka pencanangan Tahun Kunjungan Wisata 1991 itu turut pula diterapkan program Sapta Pesona.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 987/VIII/1991 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II/ Kotamadya, yang merupakan dasar dibentuknya Dinas Pariwisata Darah Tingkat II, maka dibentuklah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2925 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1991, Seri D Nomor 9). Untuk pertama kali yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata adalah Drs.A.Y.Lontoh yang sementara berkantor di Jln.Ahmad Yani (Gedung eks Kodam XIV HN).

Disamping Dinas Pariwisata, telah dibentuk pula Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2926 Tahun 1991 tanggal 11 September 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Untuk pertama kali yang menjadi Kepala Dinas adalah Drs.Tashan Burhanuddin,MS dan berkantor di Gabungan Dinas-dinas Maccini.

Pembentukan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan itu berhubung dengan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II.

Penyerahan urusan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Djunaedi Hadisoemarto Departemen Perhubungan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang yang diterima oleh Walikotamadya Ujung Pandang pada tanggal 19 Desember 1990 dalam Sidang Pleno Khusus di Ruang Sidang DPRD Kotamadya Ujung Pandang yang dihadiri oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan A.Amiruddin dan Ketua DPRD Tk.I Sulawesi Selatan dr.B.Mappangara. Urusan-urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan itu ada 5 (lima), sehingga urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diterima oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang berjumlah 18 (delapan belas) urusan.

Dengan Keputusan Walikotamadya Ujung Pandang Nomor 5639 Tahun 1992 tanggal 28 Pebruari 1992 tentang Penyeragaman Warna Angkutan Kota Non Bis (microlet dan pete-pete). Berdasarkan ketentuan itu, maka semua angkutan kota jenis pete-pete (istilah lokal untuk microlet) yang terdaftar di Kotamadya Ujung Pandang mulai diadakan perubahan warna kendaraan menjadi warna biru.

Tanggal 20 Desember 1990 sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, terdapat 4 (empat) lokasi pemukiman kumuh yang akan direhabilitasi di Kotamadya Ujung Pandang yang ditangani oleh Pengusaha, yaitu: Kecamatan Ujung Tanah (Kelurhaan Cambaya) dikordinir oleh M.Djabir Patiwiri (Gapensi), Kecamatan Tallo (KelurahanPannampu) dikordinir oleh H.Hamdy Yahya (PHRI Sulsel), Kecamatan Makassar (Kelurahan Lariang Bangngi) dikordinir oleh A.K.Boiring (Perbankan BI), dan Kecamatan Tamalate (Kelurahan Maccini Sombala) dikordinir oleh Zaldy Mansyur,SE (REI Sulsel). Pelaksanaannya itu dimulai dari tanggal 20 Desember 1990 sampai 11 Maret 1991.

Pencanangan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Ujung Pandang dipusatkan di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah pada tanggal 20 Desember 1990 oleh Menteri Pertanian Ir.Wardoyo. Jumlah dana yang diperlukan dalam rehabilitasi itu adalah sebesar Rp 480.792.500,- yang diperoleh dari bantuan Departemen Sosial sebesar Rp 150.000.000,- dan dari 300 Pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ujung Pandang sebesar Rp 330.721.500,-.

Sasaran rehabilitasi itu, meliputi: Pemukiman Kumuh 58 buah, Penyediaan Air Bersih 10 unit, MCK lengkap dengan sumur 12 unit, Proyek Kali Bersih (Prokasih) 1.500 m, dan pembuatan jalanan 1.500 m, pemugaran Mesjid 1 buah, dan penimbunan 4.000 meter-kubik. Rehabilitasi Pemukiman Kumuh itu, masing-masing Kelurahan Cambaya 50 rumah, Kelurahan Maccini Sombala 50 rumah, Kelurahan Larang Bangngi 80 rumah, Kelurahan Pannampu 52 rumah.

Sehubungan dengan selesainya pembangunan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dibangun diatas tanah bekas Kuburan Tionghoa di Bantujangan, Panaikang, maka Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pindah ke bangunan baru tersebut, sedang kantor lama di Jln. Ahmad Yani Nomor 2 akan ditempati berkantor Walikota Makassar termasuk beberapa Bagian dalam struktur organisasi Sekretariat Wilayah/ Daerah, yaitu: Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) dan Bendaharawan Sekretariat Daerah yang berkantor di Jln.Balai Kota No.11.

Rencana Soewahyo untuk pindah kantor ditetapkan hari Kamis, tanggal 8 Agustus 1991. Pilihan atas tanggal pemindahan Kantor Walikotamadya Ujung Pandang itu, oleh Suwahyo mengatakan “sesuai dengan tanggal pengangkatannya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1988. Tanah dan bangunan bekas Kantor Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Selatan tersebut, oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang memberi konpensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan adanya Kantor Walikotamadya Ujung Pandang itu, maka sudah dapat menampung keseluruhan Bagian-bagian Sekretariat Kotamadya/Daerah yang sebelumnya terpisah. Bagian Kepegawaian berkantor di Kompleks PD.Air Minum, Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan berkantor di Kompleks Maccini, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat , Kantor Sosial Politik (Sospol) berkantor di Jalan Timor, demikian juga unit-unit yang berkantor di Gedung eks Kodam XIV Hasanuddin Jln.Ahmad Yani disatukan dalam kompleks Kantor Walikotamadya Ujung Pandang seperti Kantor Pembangunan Desa (Bangdes).

Sedang Kantor Walikotamadya Ujung Pandang yang lama ditempati oleh Bappeda dan Dinas Pariwisata. Bappeda sebelum itu pernah berkantor di tempat tersebut sewaktu pertama dibentuk kemudian pindah ke Jln.Dr.Ratulangi. Berhubung Rumah Dinas di Jln.Dr.Ratulangi akan ditempati oleh DPRD Kotamadya Ujung Pandang, maka Beppeda pindah lagi ke Rumah Jabatan Wakil Gubernur di Jln.Hertasning dan akhirnya kembali ke Jln.Balai Kota.

Menyusul dalam rangka perluasan kompleks perdagangan/ perumahan Asindo yang direncanakan sebaga tahap awal membebaskan tanah seluas 100 ha, Kantor Inspektorat Wilayah Kotamadya dan Dinas Kesehatan yang berkantor di Jln.Pengayoman dipindahkan lagi kantornya ke Jln.Bersinar - Gunungsari bersama dengan Kantor Catatan Sipil. Inspektorat Wilayah Kotamadya Ujung Pandang yang sejak dibentuk pada tahun 1980 telah lima kali pindah, yaitu pertama berkantor di Karebosi, kemudian pindah ke Jln.Kerung-kerung pada tahun 1984, ke Gedung eks Kodam XIV HN pada tahun 1984, ke Jln.Pengayoman tahun 1986 dan selanjutnya ke Jln.Teduh Bersinar pada tahun 1995.

Dengan demikian, ada 5 (lima) kompleks Kantor Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang yang tersebar pada 3 (tiga) tempat, yaitu: Jln.Ahmad Yani, Jln.Balai Kota, Jln.Urip Sumoharjo Maccini, Jln.Teduh Bersinar (Gunung Sari), dan Jln.A.P.Petta Rani. Unit-unit yang masih tersendiri adalah Dinas Perikanan di Jalan Andi Tonro No.66, Dinas Pertanian di Jln.Baji Minasa No.12 yang bergabung dengan Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) di Jalan Hati Mulia.

Pada tanggal 16 Desember 1991, untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kotamadya Ujung Pandang diangkat seorang Wakil Walikotamadya yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk jabatan Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, adalah Drs.Muhammad Ridwan A.R. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.53-1108 tanggal 4 Desember 1991. Drs.Muhammad Ridwan sebelumnya adalah Walikota Administratif Palopo (5 Pebruari 1990 sd. 15 Desember 1991). Pengangkatan Wakil Walikota tersebut didasarkan kepada Pasal 24 dan 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sedang tugas dan kewenangan Wakil Walikotamadya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 244 Tahun 1975, tanggal 6 Nopember 1975, tentang Pedoman Pembidangan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah dititik beratkan kepada :
  1. Urusan yang bersifat kedalam;
  2. Urusan teknis pemerintahan;
  3. Urusan kesejahteraan rakyat;
  4. Tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah.

Tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah tersebut di atas diperoleh dari pendelegasian wewenang Kepala Daerah. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah Bidang Pengawasan dan Pembangunan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dalam tahun 1991, Walikotamadya Ujung Pandang Soewahyo mengadakan pergeseran dan pengangkatan baru pejabat dalam lingkungan Sekretrariat Wilayah Kotamadya Ujung Pandang, antara lain Drs.M.Zain A.Magga digantikan oleh Drs.Muh.Nurdin P. yang sebelumnya adalah Kepala Dinas P dan K, dan Drs.Andi Thahir Husain Asisten II digantikan oleh Drs.Syahrir Wahab yang sebelumnya adalah Sekretaris DPRD Kotamadya Ujung Pandang. Adapun yang menggantikan Drs.Syahrir Wahab adalah Drs.M.Luthfi Ismail sebagai pejabat sementara Sekretaris DPRD Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Ujung Pandang Nomor 820.3.39-91 tanggal 15 Mei 1991. Setelah keluar Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1242/XI/91 tanggal 20 Nopember 1991, maka Drs.Ismail Luthfi Ismail dilantik oleh Ketua DPRD Drs.Muh.Arsyad Abu sebagai Sekretaris DPRD Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 3 Desember 1991 bertempat di Ruangan Rapat DPRD Kotamadya Ujung Pandang yang baru.

Sejak Drs.Haruna Rachman batal menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dan masih menjabat kembali sebagai Sekretaris Kotamadya Dati II Ujung Pandang, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1991 jabatan Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang diserahterimakan dari Drs.Haruna Rachman kepada Syamsul Ridjal,SH sebagai pejabat sementara Sekretaris Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Sedangkan Drs.Haruna Rachman diangkat menjadi Kepala Dinas Pertambangan Dati I Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 1992 H.Syamsul Ridjal,SH ditetapkan sebagai Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Selatan Nomor 539/V/92. Pelantikan itu dilakukan sendiri oleh Walikotamadya Suwahyo di Gedung DPRD Kotamadya Ujung Pandang.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1992 tanggal 23 Mei 1992 tentang Pengesahan Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 23 Juli 1992 bertempat di Kantor Gubernur Kepala Tingkat I Sulawesi Selatan, Jln. Urip Sumoharjo, Bantujangang atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan 8 wilayah kecamatan itu. Untuk wilayah kecamatan yang dibentuk dalam Kotamadya Ujung Pandang adalah Kecamatan Biringkanaya, dimana kecamatan ini sejak pengalihan wilayah dari Kabupaten Gowa kedalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang belum mempunyai dasar pembentukan yang didasarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, maka dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang ada dalam lingkungan Kotamadya Ujung Pandang sudah menjadi wilayah kecamatan yang definitif.

Memasuki Tahun Anggaran 1992/1993, dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) di Ujung Pandang, telah disepakati melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 650/2392/Bappeda dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam suratnya tertanggal 11 April 1992 Nomor 650/939/Bangda yang kemudian dituangkan dalam Proyek Memorandum P3KT. Jumlah dana yang disetujui adalah sebesar Rp. 75.710.002.000,- yang bersumber dari APBD Tk.II, APBD Tk.I APBN, Inpres dan pinjaman. Jangka waktu pelaksanaan P3KT itu adalam 5 tahun mulai dari tahun 1992/1993 sampai 1995/1996. Sumber dana dari pinjaman itu berasal dari Bank Dunia/ International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tk.II Ujung Pandang Nomor 6190 Tahun 1992 tanggal 24 Maret 1992 setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kotamadya Dati II Ujung Pandang dengan Keputusan Nomor 04/DPRD/XII/1991 tanggal 28 Desember 1991. Jumlah pinjaman yang ditetapkan adalah sebesar Rp.8.950.000.000,- dengan bunga 10,5% pertahun untuk jangka waktu 20 tahun (1992-2012) termasuk tenggang waktu 5 tahun bebas angsuran.Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pada 5 sektor, yaitu Drainase, Jalan, Persampahan, Sanitasi, dan Perbaikan Kampung. Sasaran program KIP Integrated Urban Infrastructure Development Program (IUIDP) adalah kelanjutan dari KIP, DRIP, dan SWIP yaitu KIP Urban III (1984-1989) dan KIP Urban V (1984-1989)

Dalam tahun 1992, Pemerintah Republik Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Umum yang hari pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1992, dimana pada tanggal tersebut bertepatan ketika jamaah Haji Indonesia sedang berada di Arafah.

Pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 jumlah suara yang sah untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Ujung Pandang adalah 451.876 dari wajib pilih 548.261 orang, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan adalah 2015 tempat. Dari hasil Pemilihan Umum 1992 diperoleh susunan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang masa bhakti 1992-1997 adalah sebanyak 45 orang termasuk penunjukan untuk Anggota ABRI, yaitu:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10 orang
- Golongan Karya (Golkar) 22orang
- Partai Demokrat Indonesia (PDI)4 orang
- ABRI 9 orang

Adapun yang terpilih menjadi Ketua DPRD adalah H.M.Yahya Patu dan Wakil Ketua masing-masing: H.M.Hasan Saleh, H.Jacub Sammana, dan J.R.Patandianan.

Dalam tahun 1992 itu juga Susunan Organisasi Sekretariat/ Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mengalami lagi perobahan untuk keempat kalinya sejak tahun 1973 dengan adanya penentuan skor (jumlah penduduk, jumlah kecamatan, luas wilayah, jumlah PAD, dan jumlah urusan) dalam penetapan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 28 Tahun 1992 tanggal 2 Maret 1992, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, dimana telah ditentukan Skor untuk Sekretariat/Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang adalah 86 dengan pola organisasi adalah Pola Maksimal.

Dengan dasar tersebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 9 Juli 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang diumumkan dalam Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1992, Seri D Nomor 9, tanggal 10 September 1992, yang di dalamnya mengalami beberapa perubahan dan penambahan Bagian menjadi 14 Bagian dan Sub Bagian menjadi 43 Sub Bagian termasuk penambahan 1 Asisten menjadi 3 Asisten (Asisten I Bidang Tatapraja, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan, dan Asisten III Bidang Administrasi). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6131 Tahun 1993 tanggal 23 Pebruari 1993 sebagai pedoman kerja dan standarisasi kerja pada Sub Bagian.

Pada tanggal 10 September 1992 dibentuklah Asisten-asisten, Bagian-bagian dan Sub Bagian. Dengan adanya perubahan tersebut, jabatan Asisten masing-masing, adalah:
- Asisten I Bidang Tatapraja Drs.A.Mannan Dalle
- Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Drs. Muhammad Nurdin P.
- Asisten III Bidang Administrasi Drs. Syahrir Wahab

Dengan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Wilayah/ Daerah, Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Hukum dan Bagian Organisasi, termasuk Bagian Umum dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu: Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan. Mengenai pengurusan yang berhubungan dengan pengelolaan barang Pemerintah Daerah yang sebelumnya diurus oleh Bagian Umum sebagai thesauri Daerah dibidang pengawasan barang Daerah dialihkan ke Bagian Perlengkapan. Dalam awal peralihan itu, beberapa tugas pengadaan barang antara lain: pengadaan bahan bakar, alat tulis menulis, alat rumah tangga, dan pemeliharaan rumah tangga/ rumah jabatan, oleh Bagian Perlengkapan merasa berhak atas itu dan dilain pihak Bagian Umum merasa berhak dengan menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 030/1388/PUOD tanggal 21 April 1982 perihal Penyempurnaan dan penegasan pelaksanaan tehnis Manual Administrasi Barang Daerah.

Didalam perubahan Sekretariat Kotamadya/ Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah, dimana sebelumnya dilakukan secara terpisah.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan perkembangan pembangunan, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang telah mengusulkan 80 Kelurahan persiapan sesuai Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 0601/140.1/Pem.Um tanggal 5 September 1989 perihal Usul Pemecahan Kelurahan dan Surat Nomor 0138/146/RB/Pem.Um tanggal 26 Mei 1992 perihal Usulan kelengkapan Data Kelurahan Persiapan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang, sesuai petunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1/040/PUOD tanggal 7 Januari 1992 perihal Tata Cara Pemecahan Desa/ Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Pengesahan menjadi Desa/ Kelurahan Definitif. Dalam kaitan usulan tersebut dan untuk mempersiapkan perangkat kelurahan (pegawai) pada masing-masing kelurahan yang diusulkan, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diberikan formasi untuk pengangkatan pegawai baru sebanyak 120 orang, yang pengangkatannya terhitung tanggal 1 Januari 1992.

Berdasarkan usulan pemecahan kelurahan, keluar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 1022/IX/1992 tanggal 1 September 1992 yang mengesahkan atas 80 Kelurahan Persiapan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Terbentuknya kelurahan yang baru tersebut menimbulkan suatu beban kepada Pemerintah Daerah Ujung Pandang, yaitu penempatan pegawai staf kelurahan minimal 320 orang serta kantor kelurahan sebanyak 80 termasuk peralatan kantor. Untuk hal tersebut dalam Tahun Anggaran 1993/1994 telah dibangun kantor Kelurahan sebanyak 38 unit, sedangkan sisanya dibangun atas swadaya masyarakat. Sedangkan untuk menempatkan pegawai-pegawai pada kelurahan persiapan yang dibentuk itu, pada akhir tahun 1992 telah diusulkan pengangkatan perangkat kelurahan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan memberi prioritas kepada Pegawai Harian yang telah bekerja di kecamatan/ kelurahan. Pengangkatan pegawai (perangkat kelurahan) itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1993. Untuk mengisi kekurangan perangkat kelurahan, diadakan mutasi pegawai dari beberapa Dinas/ Unit/ Bagian.

Setelah 80 Kelurahan tersebut melalui masa persiapan selama 4 tahun, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 146.53/1846/PUOD tanggal 28 Juni 1996 perihal Persetujuan Pendefinitipan Kelurahan Persiapan Propinsi Sulawesi Selatan, keluarlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 442 Tahun 1996 tanggal 17 September 1996 tentang Pembentukan Kelurahan persiapan menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Kelurahan dalam Kotamadya Ujung Pandang yang baru ditetapkan dan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan definitif adalah sebanyak 42 kelurahan, sedangkan sisanya dilakukan secara bertahap. Dengan keluarnya penetapan tersebut Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang mengangkat kembali Lurah-lurah atas 42 Kelurahan definitif yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor ..../S.Kep/132/1996 tanggal 5 Oktober 1996.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, sejak tahun 1990 oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, yang disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1990 tanggal 18 Desember 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 98 Tahun 1990 tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan. Akan tetapi pemberian sumbangan/ bantuan dan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang belum pernah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 Ayat (3) bahwa “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat II ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

Memasuki masa akhir jabatan Suwahyo sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada bulan Agustus 1993, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diserahkan 3 urusan yaitu : Perumahan, Lalu Lintas Jalan, dan Kepariwisataan. Dengan demikian urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk menjadi urusan rumah tangganya baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak 10 urusan dari 19 urusan, yaitu:
  1. Urusan Pekerjaan Umum;
  2. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Urusan Kesehatan;
  4. Urusan Pertanian;
  5. Urusan Perikanan;
  6. Urusan Peternakan;
  7. Urusan Pemerintahan Umum;
  8. Urusan Perumahan;
  9. Urusan Lalu Lintas Jalan;
  10. Urusan Kepariwisataan.

Salah satu urusan yang baru diserahkan adalah urusan Perumahan. Dengan adanya penambahan urusan perumahan, maka dibentuklah Dinas Perumahan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 755 Tahun 1992 tanggal 18 Mei 1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dan untuk pertama kali yang menjadi Kepala Dinas adalah Drs.M.Yunus dan berkantor di Kompleks Kantor Walikotamadya Ujung Pandang Jln.A.Yani.

Disamping itu juga dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 12 Oktober 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan pada Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Penempatan pegawai di Cabang Dinas sebanyak 11 (sebelas) orang, baru terealisasi pada tahun 1997 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Ujung Pandang .

Dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian dan untuk kepastian hukum keberadaan Pegawai Harian / tenaga honor yang ada dalam lingkup Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang kecuali pada Kecamatan dan Kelurahan, memasuki tahun 1993 mulai dilakukan pendaftaran ulang Pegawai Harian dan tenaga honor, untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikotmadya KDH Tk.II Ujung Pandang Nomor 800.311/Kepeg tanggal 29 Maret 1993 tentang Pengaturan Pegawai Harian/Tenaga Honor Dalam Lingkup Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Jumlah seluruh pegawai harian/ tenaga honor yang tercantum dalam keputusan itu menurut tingkat pendidikan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) unit dan satuan kerja, adalah:
- SD 574orang
- SMP 114orang
- SMA 307orang
- D.III 8orang
- S.I 12orang
Jumlah 1.013orang

Sejak adanya larangan pengangkatan Pegawai Harian yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri RI yang selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 814.2/1/43 tanggal 9 September 1983 yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Edaran Nomor 814.2/223/Kepeg tanggal 16 Januari 1992 perihal Larangan Pengangkatan Pegawai Harian/Tenaga Honor, maka istilah Pegawai Harian dan Tenaga Honor dirubah menjadi Tenaga Kontrak, mengikuti peraturan ketenagakerjaan, dimana dalam pengangkatan Tenaga Kontrak terlebih dahulu dibuat Surat Perjanjian Kerja untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan dari Walikotamadya Ujung Pandang yang telah disebutkan. Untuk pembayaran upah tenaga koontrak tersebut yang sebelumnya dibebankan pada Belanja Pegawai, Pasal 1003 Upah Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Pasal 1005 Upah Pegawai Harian Tetap (PHT) dipindahkan ke Belanja Lain-lain, Pasal 1084 Biaya Operasional, pada masing-masing Pos Anggaran Unit Kerja.

Adapun jumlah pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di luar Guru Sekolah Dasar pada Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada masa akhir jabatan Suwahyo adalah 4.062 (keadaan 1 April 1993), terdiri dari:
- Golongan I 621orang
- Golongan II 2.388orang
- Golongan III 1.044orang
- Golongan IV 9orang
Jumlah 4.062orang

Memasuki Tahun Anggaran 1993/1994, pada tanggal 1 April 1993 bertepatan dengan awal pelaksanaan Repelita V dan hari ulang tahun Kotamadya Ujung Pandang ke-85, Kotamadya Ujung Pandang ditingkatkan lagi statusnya menjadi Kota Raya, dan dalam tahun itu juga Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang mendapat penghargaan dibidang lingkungan hidup yaitu Surat tanda Penghargaan Pengelolaan Kebersihan Kota tanggal 5 Juni 1993.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Suwahyo sebagai Walikotamadya KDH Tk.II Ujung Pandang (1988-1993) pada tanggal 8 Agustus 1993, dan sambil menunggu proses pemilihan Walikotamadya Ujung Pandang untuk periode berikutnya, maka Soewahyo ditunjuk sebagai Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Berhubung Suwahyo akan dicalonkan menjadi Anggota DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan, maka ditunjuklah H.A.M.Ghalib,S.H. sebagai Pelaksana Tugas Walikotamadya Ujung Pandang dimulai tanggal 15 Nopember 1993 dan sekaligus mempersiapkan proses pemilihan Walikotamadya KDH.Tk.II Ujung Pandang periode 1993-1998.

Selama masa Suwahyo menjadi Walikotamadya Ujung Pandang, kendala utama yang dihadapinya adalah pembebasan tanah jalan tool yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1982 dan pembuatan kanal Pattunuang, Sinrijala, dan Jongaya yang banyak mengalami hambatan, merupakan dua proyek raksasa.

Pekerjaan fisik pembangunan untuk jalan Tool dilajutkan oleh PT.Tuju Waliwali, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1994, oleh Bosowa Group bekerjasama dengan PT.Jasa Marga. Panjang jalan untuk Seksi I Pelabuhan Sukarno dan Seksi II Barawaja adalah 6,10 km yang diresmikan oleh Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan H.B.Z.Palaguna pada tanggal 29 April 1998. Pembangunan jalan tol itu mulai dilakukan persiapan-persiapan pembebasan tanah di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo yang wilayahnya paling luas terkena proyek jalan tol sejak tahun 1982 pada masa periode Abustam (1978-1983).

Menjelang akhir masa jabatan Suwahyo sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada dunia usaha yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan tanggal 3 Agustus 1993 adalah sebagai berikut:
1. PD.Bank Pasar Rp 252.852.000,00
2. Bank Pembangunan Daerah Sul.Sel. Rp 407.244.834,79
3. PT. KIMA Rp 361.960.476,33
4. PT. GMTDRp 40.000.000,00
5. Yayasan Purna Bhakti Jakarta Rp 25.000.000,00
6. Pusat Pergudangan Cargo Terminal Rp 3.935.596.650,00
Sumber : Serah Terima Jabatan Walikotamadya KDH Tk.II U.Pandang (Periode 1988-1993)

Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang itu, meliputi bentuk penyertaan Saham Prioritas, Saham Biasa, Pembentukan PT, dan Kontrak Poduksi, yang masing-masing didasarkan pada:
  1. PD.Bank Pasar, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tanggal 12 Oktober 1992, total Rp 1.000.000.000,- (Saham Prioritas/Biasa);
  2. Bank Pembangunan Daerah, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-1423 tanggal 21 Nopember 1987 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/67/Kep/Dir tanggal 28 Pebruari 1991 (Saham Biasa);
  3. PT.GMTDC, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 26 Juni 1992, total Rp 200.000.000,-

Sedangkan penyertaan modal kepada Yayasan Purna Bhakti (Yarnati) adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para purna bhakti DPRD dengan memberikan tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD. Dana tunjangan purna bhakti bersumber dari:
  1. Sumbangan dari Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang melalui APBD;
  2. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung 10 % dari uang representasi;
  3. Sumbangan/ Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga;
  4. Pendapatan/ usaha-usaha lain yang sah.

Bersamaan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990, ditetapkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 Tahun 1985.

Adapun kewajiban-kewajiban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sampai akhir masa jabatan Suwahyo berupa pinjaman jangka panjang, adalah sebagai berikut:
Nomor Mulai Tahun Anggaran Jenis Kredit Sisa Kredit (Rp) Tahun Pelunasan
1. 1978/1979 1982/1983 Inpres Pasar (BRI) 328.947.500,00 1-3-1997
2. 1979/1980 Urban III (Bank Dunia) 900.570.411,70 1-8-1999
3. 1985/1986 Urban V (Bank Dunia) 6.012.119.279,90 1-5-2000
4. 1987/1988 Cargo Terminal (Pem.Pusat) 3.062.500.025,00 15-6-2002
5. 1992/1993 Bank Pembangunan Daerah 2.500.000.000,00 31-3-1997
6. 1993/1994 P3KT (Bank Dunia) 8.950.000.000,00
Sumber:
  1. Serah Terima Jabatan Walikotamadya KDH Tk.II U.Pandang (Periode 1988-1993).
  2. Bahan-bahan pada Lokakarya Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah, tgl.27-29 Agustus 1992 di Ujung Pandang (diolah).

D. PERIODE 1994-1999 (H.A.MALIK B.MASRY,SE,M.Sc)


Dalam proses pemilihan calon Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk periode 1994-1999, setelah diadakan seleksi terdapat 3 calon Walikotamadya Ujung Pandang yang diusulkan, yaitu:
  1. H.A.Malik B.Masry,SE,M.Sc
  2. Drs.M.Ridwan A.R.
  3. Drs.H.P.Andi Tenriajeng.
Pada tanggal 21 Pebruari 1994 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang di Jln.A.P.Petta Rani, H.A.Malik B.Masry,SE,M.SC dilantik oleh Gubernur KDH TK.I Propinsi Sulawesi Selatan H.Zainal Palaguna atas nama Menteri Dalam Negeri RI sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Periode 1994-1999. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor 1/DPRD/II/1994, tanggal 3 Pebruari 1994 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-120 tanggal 16 Pebruari 1994. Pada hari yang sama diadakan pelantikan Ketua Dharma Wanita KMUP Ny.Hj.RAbina Malik,SE oleh Ketua Dharma Wanita Tingkat I Sulawesi Selatan Ny.Hj.Normi Palaguna bertempat di Ruang Pola Kantor Walikotamadya Ujung Pandang.

H.A.Malik B.Masry dan Ny.Hj.Rabina Malik,SE
setelah menerima Piala Adhipura di Gubernuran
Sulawesi Selatan, tanggal 17 Juni 1996. 
Setelah H.A.Malik B.Masry dilantik sebagai Walikotamadya Ujung Pandang, pada siang harinya yaitu apel siang usai jam kerja pegawai di Kompleks Kantor Walikotamadya Ujung Pandang langsung menerima laporan apel siang dan sekaligus memberikan pengarahan terutama kedisiplinan pegawai khususnya disiplin masuk dan pulang jam kerja dengan mengecek daftar hadir pegawai, disamping itu ditegaskan juga disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan pelayanan kepada masyarakat (disiplin kerja).

Bertepatan dengan awal masa jabatan H.A.Malik B.Masry dan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (REPELITA VI) yang dimulai pada tanggal 1 April 1994 beberapa kota strategis di Indonesia ditingkatkan statusnya sesuai ukuran jumlah penduduk dengan klasifikasi Kota Megapolitan, Kota Metropolitan atau Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil, dan Kota-Desa, sebagaimana klasifikasi yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 Buku II Bab 17 (Repelita VI), termasuk Kotamadya Ujung Pandang yang ditingkatkan statusnya dari Kota Raya menjadi Kota Metropolitan Ujung Pandang.

Memasuki awal pelaksanaan REPELITA VI sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama tahun 1969/1970-1994/1995 (PELITA I), Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang telah disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 1994/1995-1998/1999 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tanggal 7 Mei 1994. Penyusunan Pola Dasar itu merupakan penjabaran dari pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Ujung Pandang tahun 1994/1995-1998/1999, memberikan gambaran yang jelas wujud yang diinginkan pada masa yang akan datang baik jangka menengah (5 tahun), maupun dalam jangka panjang (25 tahun).

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Aggency (JICA) dalam Laporan I, bulan Desember 1994, penggunaan tanah (land use) di Kotamadya Ujung Pandang dibagi dalam 2 daerah (area), yaitu Urban Area 7.130 ha (41 %) dan Rural Area 10.450 ha (59 %) dengan rincian sebagai berikut:
1. Urban Area Pemukiman 4.400 ha(25%) Termasuk Perumnas
Perkantoran/Lembaga 2.450 ha(5,8%) Termasuk militer 250 ha dan Unhas 120 ha
Industri 360 ha(2%) Termasuk 120 ha KIMA dan 36 ha Pelabuhan Makassar
Perdagangan 300 ha(1,7%) Termasuk 80 ha Pusat Perdagangan di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Pandang
2. Rural Area
Sawah 4.400 ha(25,4%)
Kebun 2.450 ha(19,9%)
Perikanan 1.430 ha(8,1%)
Sumber: Pacific Consultants International, Tokyo, Yachiyo Engineering Co.,LTD., Tokyo, Master Plan and Feasibility Study on Wasterwater and Solid Wastermanagement for the City of Ujung Pandang in The Republic of Indonesia, Interim Report (I), December 1994: Hal 2-2

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tersebut, disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah dan Rencana Pembangunan Tahuan Daerah (Repetada) yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk selanjutnya setiap tahun disusun kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya merupakan wujud keberhasilan dari Pemerintah Daerah. Lain dari pada itu, salah satu tujuan utama Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah beserta masyarakatnya untuk mendapatkan penghargaan baik penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha, Adhipura, Wahana Tata Nugraha, Pataka Koperasi maupun penghargaan lainnya yang menjadi cita-cita semua Kepala Daerah Tingkat II. Parasamya Purna Karya Nugraha adalah salah satu penghargaan tertinggi di bidang pembangunan Daerah.

Kotamadya Ujung Pandang sebagai salah satu anggota BKS-AKSI (Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia) yang dibentuk sejak tahun 1958 di Surakarta, sesuai program kerja kepengurusan periode 1990-1994 BKS-AKSI beberapa Walikota seluruh Indonesia termasuk Walikotamadya UJung Pandang dalam bulan Mei 1994 mengunjungi beberapa negara di Eropah (Paris, Rotterdam, Utreach, dan Oxford) dalam rangka kerja sama dan persiapan untuk menjadi anggota IULA-ASPAC, dan dilanjutkan kunjungan ke Washington (Amerika Serikat) dalam bulan Agustus 1994 untuk mengikuti pertemuan Walikota se-Dunia.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang H.A.Malik B.Masry, dalam memulai program pembangunan Kota Metropolitan Ujung Pandang, yang menjadi prioritas adalah menjadikan Kota Ujung Pandang kota yang bersih sesuai dengan program yang telah dicanangkan sejak masa jabatan Jancy Raib pada tanggal 1 April tahun 1987 yaitu Kota Ujung Pandang yang BERSINAR (Bersih, Indah, Sehat, Aman dan Rapih) yang sebelumnya pernah dijuluki kota terkotor di Indonesia dan muncul pula istilah bagi Kota Ujung Pandang yaitu Kota Ujung Sampah.

Untuk mewujudkan Kota BERSINAR, maka program BERSINAR (Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Rapih) ditambah sehingga menjadi TEDUH BERSINAR (Tekad Disiplin Untuk Hidup Bersih, Indah, Sehat, Aman dan Rapih). Teduh Bersinar ini adalah sebagai penajaman dari motivasi tersebut di atas yang dioperasionalkan dalam SAPTA TERTIB yaitu:
  1. Tertib Kependudukan;
  2. Tertib Pembangunan;
  3. Tertib Transportasi;
  4. Tertib Kebersihan;
  5. Tertib Administrasi dan Pemanfaatan Tanah;
  6. Sumberdaya Lahan Tertib Pendapatan Daerah;
  7. Tertib Pelayanan. ;

Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah suatu sistem baru dalam penanganan sampah, yaitu dengan melibatkan semua unsur baik dari pegawai, ABRI, dan masyarakat maupun dari unsur perbankan, kantor-kantor pemerintah/swasta, pengusaha-pengusaha besar/ kecil yang tergabung dalam Gapensi dan Ardin atau asosiasi lainnya yang dapat memberikan andil lebih besar maupun motivasi yang tinggi.

Tahun 1995 adalah Hari Ulang Tahun Kotamadya Ujung Pandang ke-89 yang dirayakan setiap tanggal 1 April, berhubungan dengan itu, dalam rangka penilain kota yang berhak menerima Piala Adhipura, maka pada hari Minggu tanggal 2 April 1995 Gapensi mulai melakukan gerakan Teduh Bersinar. Dalam pencanangan Program Teduh Bersinar itu, mengalirlah bantuan-bantuan sebagai partisipasi dari kalangan pengusaha maupun dari masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana pengelolaan kebersihan. Pada tanggal 28 Agustus 1995 penyerahan bak sampah dari pengusaha-pengusaha kepada Walikotamadya Ujung Pandang bertempat di halaman Kantor Walikotamadya Ujung Pandang.

Berkaitan dengan itu dalam rangka Hari Ulang Tahun PT.Trakindo Utama ke-25, yang jatuh pada tanggal 6 April 1996, bertempat di Jln.Racing Centre No.2, Direktur PT.Trakindo Utama menyerahkan pula bantuan kepada Walikotamadya Ujung Pandang berupa kaos tangan karet, sepatu karet dan jas hujan masing-masing 200 pasang.

Sejak pencanangan Program Teduh Bersinar yang mulai dilaksanakan dalam tahun 1994 sampai tahun 1996, bantuan-bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
  1. Bak sampah sebanyak 210 buah untuk ditempatkan pada RT dan pusat keramaian;
  2. Tong sampah sebanyak 520 buah;
  3. Alat keselamatan kerja (termasuk bantuan dari PT.Trakindo Utama) antara lain: sepatu boot 300 pasang, helmet 200 buah, kaos tangan 200 pasang, baju kuning 100 lembar, Jas hujan 200 lembar;
  4. Dump Truk Mini dari NV.Haji Kalla, 1 unit;
  5. Gerobak tarik dari DPD Gapensi, 40 buah.

Tong sampah itu kemudian ditempatkan dipinggir jalan-jalan utama, seperti di sepanjang Jln.Ahmad Yani, Jln.Jend Sudirman, Jln, Kajao Laliddo, dll yang dapat menimbulkan tumpukan sampah, sehingga tiap sudut jalan ditempati tong sampah berwarna kuning yang sama dengan pakaian pekerja kebersihan di Dinas Kebersihan.

Untuk penataan taman-taman kota, mulai pula dilakukan penanaman kembang dan penanaman pohon pelindung dengan prioritas pada jalan utama yang melibatkan Dharma Wanita, PKK dan ibu-ibu rumah tangga. Tiap kelurahan diberi area untuk dijadikan taman binaan. Demikain pula pemasangan dan penggantian lampu-lampu jalan pada poros jalan utama yang menggunakan lampu mercury. Lampu-lampu mercury itu pada umumnya adalah swadaya masyarakat dan juga dibiayai dari APBD Kotamadya Ujung Pandang.

Dari segi penataan arus lalu lintas, beberapa poros jalan dalam kota ditutup untuk kendaraan truk, mengingat panjang dan lebar jalan yang ada dalam Kota Ujung Pandang tidak seimbang lagi dengan jumlah kendaraan yang beroperasi yang menimbulkan kemacetan lalu-lintas khususnya pada jalan-jalan dimana terdapat sekolah, pusat perdagangan dan perkantoran.

Panjang jalan yang diaspal pada tahun 1994 yang pada umumnya banyak dilalui kendaraan adalah 890,80 km, sedangkan jumlah kendaraan yang telah diuji oleh Dinas LLAJ adalah 28.129 unit, dan dilain pihak pekerjaan jalan pada umumnya hanya dilakukan dengan cara rehabilitasi yaitu pendobolan, sedangkan pelebaran jalan dalam kota kurang mendapat prioritas. Contohnya pada jalan propinsi, walaupun kondisi jalan aspal masih baik, dikerjakan lagi untuk pendobolan yang menjadikan masyarakat bertanya-tanya. Untuk itu H.A.Malik B.Masry mengusulkan ke Kantor Wilayah PU Bina Marga, agar biaya pekerjaan jalan propinsi untuk tahun-tahun berikutnya dapat digunakan untuk pelebaran jalan, khususnya jalan yang padat lalu lintas.

Atas usaha tersebut pada tahun 1995 telah mulai dilaksanakan pelebaran Jln.Ahmad Yani, yang disisinya terdapat trotoar dibongkar untuk diperlebar mulai dari muka Kantor Walikota sampai Lapangan Karebosi. Pada tahun 1996 pelebaran sebagian Jln.Arief Rate dijadikan dua arah dengan memindahkan penjual kembang dilokasi itu ke Panaikang. Demikian juga Jln.G.Bawakaraeng dijadikan dua jalur, Jln.Haji Bau diperlebar sebagian dijadikan dua jalur, Jln.Kakatua diperlebar.

Untuk jalan bebas hambatan yang menghubungkan Pelabuhan Makassar sampai Jln.Andi Pangerang Petta Rani mulai dikerjakan kembali oleh P.T.Tujuh Wali Wali setelah sekian lama terhenti pembangunannya sebagai salah satu akibat belum rampungnya pembayaran ganti rugi tanah serta adanya beberapa lokasi tanah terjadi sengketa.

Dalam tahun pertama H.A.Malik B.Masry menjabat Walikota Ujung Pandang, Pemerintah Kota Ujung Pandang tahun 1994, telah menerima penghargaan, yaitu:
  1. Piagam Pengelolaan Registrasi Penduduk tahun 1993-1994;
  2. Piagam Wahana Tata Nugraha (tertib lalu lintas jalan) tahun 1993-1994.

Satu tahun setelah dicanangkan Teduh Bersinar, pada tanggal bulan 5 Juni 1994 Kota Ujung Pandang telah mendapat lagi penghargaan dibidang kebersihan yaitu Sertifikat Pengelolaan Kebersihan dan Keserasian Tingkat Kota Besar/ Metropolitan 1994/1995 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Ketika H.A.Malik B.Masry akan menerima sertifikat itu, sempat berdoa berhubung untuk pertama kalinya Kota Ujung Pandang menerima Sertifikat Adhipura.

Menyusul kemudian pada tahun berikutnya menerima lagi penghargaan tertinggi dibidang kebersihan dan keserasian Kota, yaitu Piala Adhipura (Pengelolaan Kebersihan dan Keserasian Kota Besar/Metropolitan) tahun 1995-1996. Penyerahan Piala Adhipura itu diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto kepada H.A.Malik B.Masry pada tanggal 8 Juni 1995 di TMII Jakarta.

Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 1995 jam 09.00 bertempat di Bandara Hasanuddin, Piala Adhipura tersebut dijemput oleh barisan pakaian adat Sulawesi Selatan yang terdiri dari Lurah, Camat, Pejabat, pegawai Kotamadya Ujung Pandang dan selanjutnya piala itu diarak mengelilingi Kota Ujung Pandang. Atas prestasi untuk pertama kalinya menerima Piala Adhipura itu, maka ditiap-tiap kecamatan mengadakan pesta syukuran.

Dalam tahun 1996 Kotamadya Ujung Pandang kembali menerima lagi Piala Adhipura 1995/1996 yang kedua kalinya. Penerimaan Piala Adhipura itu diterima dari Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 17 Juni 1996 jam 10.00 dan diterima langsung oleh H.A.Malik B.Masry di Gubernuran Sulawesi Selatan Jln.Jend.Sudirman untuk dibawa ke Kantor Walikotamadya Ujung Pandang Jln.Ahmad Yani. Demikian juga pada saat penerimaan Piala Adhipura (Pengelolaan Kebersihan dan Keserasian Kota Besar/Metropolitan) tahun 1996-1997 dan Piala Adhipura (Pengelolaan Kebersihan dan Keserasian Kota Besar/Metropolitan) tahun 1997-1998.

Atas prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kotamadya dan masyarakat Ujung Pandang dibidang pengelolaan kebersihan dan Keserasian Kota yang telah menerima 1 (satu) Piagam, 1 (satu) Sertifikat, dan 3 (tiga) Piala Adhipura, sehingga masyarakat memberi nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Adhipura.

Disamping penghargaan pengelolaan kebersihan, berturut-turut Kotamadya Ujung Pandang menerima penghargaan, yaitu:
  1. Piagam Wahana Nugraha tahun 1993-1994 yaitu penghargaan atas ketertiban lalu-lintas jalan di Kotamadya Ujung Pandang;
  2. Untuk keduakalinya menerima penghargaan yang sama, Piagam Wahana Nugraha 1995-1996 yang diterima langsung oleh H.A.Malik B.Masry dari Presiden RI di Istana Negara Jakarta pada tanggal 18 September 1996 pada cara Rapat Kerja Departemen Perhubungan;
  3. Pataka Koperasi tahun 1996-1997, sebagai wujud Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dalam pembinaan koperasi yang ada dalam Kota Ujung Pandang.

Selain dibidang kebersihan yang menjadi target dari H.A.Malik B.Masry, adalah dibidang penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) maupun oleh Dinas atau Unit penghasil lainnya. Penerimaan yang dikelola oleh DIPENDA ada 15 jenis pajak dengan jumlah Wajib Pajak di DIPENDA pada tanggal 31 Maret 1994, adalah sebagai berikut:
Golongan I 13,745 wp
Golongan II 11.281 wp
Golongan III 681 wp
Golongan IV 97 wp

Dari keseluruhan sumber Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Ujung Pandang hanya 2 (dua) yang menjadi andalan Pemerintah Daerah yaitu Pajak Pembangunan I (PP-I) dikelola Dinas Pendapatan Daerah, dan Isin Mendirikan Bangunan (IMB) dikelola oleh Dinas Pengawasan Pembangunan. Sedangkan jumlah wajib pajak bangsa asing, sampai tanggal 31 Maret 1994 jumlahnya adalah 1.616 jiwa yang pada umumnya adalah warga negara Cina (RRC). Untuk Pajak Radio dengan Wajib Pajak yang paling banyak yaitu 6.500, sedangkan rencana anggaran penerimaan pada Tahun Anggaran 1994/1995 hanya Rp 3.480.000,-

Dari upaya meningkatkan Penerimaan PAD, mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu Tahun Anggara 1993/1994 Rp. 4.611.691,18 per-hari (6 hari kerja seminggu) dan diawal masa jabatannya, Tahun Anggaran 1994/1995 naik menjadi Rp. 11.648.671,49 pada Tahun Anggaran 1994/1995 (berlakunya 5 hari kerja seminggu).

Berkaitan dengan itu, dalam upaya lebih meningkatkan penerimaan PAD, di Kotamadya Ujung Pandang telah dimulai penerapan komputerisasi sistem dan prosedur Mapatda Tahap II yang merupakan program Nasional dari Departemen Dalam Negeri RI. Penerapan komputerisasi Mapatda didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 065/2480/Sj tanggal 1 Agustus 1991 perihal Komputerisasi Mapatda. Penerapan Komputerisasi Mapatda di Daerah sehubungan dengan telah dilaksanakannya komputerisasi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri RI sejak tahun 1989 sampai 1991. Komputerisasi Mapatda Tahap II diprogramkan pada Tahun Anggaran 1992/1993 dilaksanakan oleh 97 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai kelanjutan dari tahap pertama Tahun Anggaran 1991/1992 yang dilaksanakan oleh 40 Daerah Tingkat II dan 2 Kota Administratif dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi berupa peningkatan pelayanan, kecepatan/ ketepatan waktu penyetoran, dan efisiensi pengolahan Manajemen Pendapatan Daerah yang pada gilirannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sampai dengan tahap kedua Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan komputerisasi Mapatda adalah Kabupaten Bone (Tahap Pertama), Kotamadya Ujung Pandang dan Kabupaten Wajo (Tahap Kedua).

Pelaksanaan komputerisasi sistem dan prosedur Mapatda di Ujung Pandang dimulai pada tanggal 16 Desember 1993 sampai 31 Maret 1994 untuk memasukkan data wajib pajak dan retribusi. Komputerisasi ini dilaksanakan kerja sama dengan PT. Mega Delta Utama Jakarta sebagai konsultan dan PT.Inti Data Muliasistema Jakarta sebagai vendor dengan mesin komputer Risc IBM 6000 yang menelan biaya sebesar Rp. 388.123.000,- terdiri dari dua paket pengadaan, yaitu:
Pengadaan perangkat keras (hardware)Rp320.000.000,-
Pengadaan sistem aplikasi Rp 68.123.000,-
Biaya tersebut termasuk bantuan dari Dati I Sulawesi Selatan sebesar Rp. 120.000.000,-.

Sistem komputerisasi Mapatda itu kemudian dilengkapi dengan sarana on line yang dapat secara langsung berhubungan dengan Ruangan Walikotamadya Ujung Pandang dan Kantor PDE di Jln.Ahmad Yani, sehingga semua penerimaan yang diterima oleh Dipenda maupun dari Dinas/ Unit penghasil setiap hari dapat dimonitor oleh Walikotamadya Ujung Pandang, bahkan Walikotamadya Ujung Pandang dapat melakukan monitor langsung dari Jakarta.

Kompterisasi Mapatda baru berjalan 10 bulan, sistem itu mengalami kerusakan pada perangkat kerasnya (hardware) dan perangkat lunak (software) karena tenaga pelaksana atau brainware yang telah mengikuti pendidikan/ latihan dimutasikan, yang baru 1 (satu) tahun di tempatkan di Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan adanya pedoman organisasi dan tatakerja Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 1993 tanggal 7 Mei 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan, dan disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kecamatan, yang pada Diktum Keempat dinyatakan bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kecamatan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dengan Suratnya Nomor 061/916/Sj tanggal 3 Maret 1994 perihal Persetujuan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan. Pola organisasi yang dimaksud adalah perumusan struktur organisasi yang disesuaikan dengan beban dan volume kerja masing-masing Kecamatan yang diukur melalui kriteria penetapan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan. Pola organisasi Kecamatan terdiri dari: Pola Minimal dan Pola Maksimal. Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan dengan Pola Minimal terdiri dari:
  1. Camat;
  2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari 2 Urusan;
  3. Seksi Pemerintahan, terdiri dari 3 Sub Seksi;
  4. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, terdiri dari 3 Sub Seksi;
  5. Kelompok jabatan fungsional;
Sedangkan Pola Maksimal terdiri dari:
  1. Camat;
  2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari 3 Urusan;
  3. Seksi Pemerintahan, terdiri dari 2 Sub Seksi;
  4. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, terdiri dari 2 Sub Seksi;
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari 3 Sub Seksi;
  6. Seksi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 2 Sub Seksi;
  7. Seksi Pelayanan Umum, terdiri dari 3 Sub Seksi;
  8. Kelompok jabatan fungsional.
Jumlah Kecamatan di lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan, Pola Minimal 144 dan Pola Maksimal 48 (Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor Kpts.340/V/1994 tanggal 24-5-1999).

Untuk wilayah kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dibagi pula dalam 2 (dua) pola organisasi, yaitu:
Pola Minimal terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Wajo;
  2. Kecamatan Tallo;
  3. Kecamatan Bontoala;
  4. Kecamatan Ujung Pandang;
  5. Kecamatan Mamajang;
  6. Kecamatan Mariso;
  7. Kecamatan Ujung Tanah;
  8. Kecamatan Makassar.
Dan Pola Maksimal terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Panakkukang;
  2. Kecamatan Tamalate;
  3. Kecamatan Biringkanaya;

Berdasarkan ketentuan itu, Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang mengalami perubahan struktur organisasi dan tatakerjanya. Selanjutnya dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1074 Tahun 1995 tanggal 27 Maret 1995 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang mengatur lebih lanjut tugas-tugas Camat dan perangkatnya.

Sehubungan dengan perubahan jam kerja bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil/ABRI/ BUMN termasuk sekolah-sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan RI), dimana ditetapkan bahwa jumlah hari kerja dalam satu minggu adalah 5 (lima) yaitu hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja jam 08.00 sampai jam 16.00. Untuk hari Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur, maka untuk itu sebagai awal pelaksanaan dilakukan secara bertahap dari tanggal 1 Juni 1995 sampai tanggal 2 Januari 1996. Sebelum pelaksanaan ketentuan itu, Presiden Soeharto memberikan penjelasan bahwa dengan perubahan jam kerja ini akan dapat menghemat pengeluaran Negara dari biaya telepon, listrik, dan lain-lain.

Dilain pihak, dalam hal ini Pegawai Negeri, cukup memberatkan karena bertambahnya biaya pengeluaran bagi pegawai yaitu biaya untuk makan siang di Kantor yang cukup mahal (harga nasi campur di Kantin Kantor Walikotamadya Ujung Pandang Rp 1.500,- per-piring). Untuk hal itu Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang memberikan uang makan setiap pegawai Rp 1.000,- perhari. Pemberian uang makan itu juga sangat memberatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dimana jumlah pegawai keseluruhan di Kotamadya Ujung Pandang adalah 6.000 orang di luar guru-guru SD, maka untuk itu Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang harus mengeluarkan uang makan sebanyak Rp. 150.000.000,- perbulan, sehingga dalam satu tahun harus disediakan uang makan pegawai sebesar Rp. 1.800.000.000,- atau 10,24% dari realisasi PAD tahun 1995/1996 sebesar Rp 18.434.865.114,34.

Dengan melihat jumlah angka-angka itu, menimbulkan salah satu masalah dalam penerapan jam kerja baru di Daerah Tingkat II. Akhirnya peraturan itu dicabut dan dikembalikan sebagaimana sebelumnya, dan mulai diberlakukan kembali secara bertahap dari tanggal 1 Oktober 1996 dan berlaku efektif sampai tanggal 31 Desember 1996. Berkaitan dengan adanya perubahan jam kerja kembali sebagaimana biasa, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4954 Tahun 1996 tanggal 20 Agustus 1996 tentang Pelaksanaan 6 (enam) Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Bersambung ..............

Tidak ada komentar :

Poskan Komentar

Terima kasih atas kunjungan Anda,
Mohon memberikan komentar guna kesempurnaan Blog ini.