| SEJARAH KOTA MAKASSAR

Senin, 26 Desember 2011


IV. MASA PENDUDUKAN JEPANG


Perang Pasifik mulai pecah ketika Jepang pada hari Minggu, 7 Desember 1941 waktu Hawai atau 8 Desember 1941 dinihari waktu Hindia Belanda (Indonesia), secara mendadak menyerang melalui serangan udara dan membom Pearl Harbour, Hawai, pusat pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika selama dua jam dan berakhir pukul 9:45, yang melumpuhkan kekuatan militer Amerika di Pasifik. Serangan dilakukan dalam dua gelombang dengan 353 pesawat. Penyerangan itu adalah awal Perang Pasifik, bagian dari Perang Dunia II (World War II - WW II) yang mulai pecah sejak 1 September 1939. Esok harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt [30 Januari 1882 – 12 April 1945] dihadapan Kongres Amerika mengumumkan perang total membalas tindakan Jepang dengan semboyan “Kita harus menang mutlak”.

TPendaratan entara Jepang
Tentara Jepang mendarat di Indonesia.
Admiral Isoroku Yamamoto [4 April 1884 - 18 April 1943], Panglima Angkatan Laut Jepang, membagi dua kekuatan militernya untuk dua operasi, yaitu Angkatan Laut Jepang (Kaigun) dipimpin oleh Admiral Chuichi Nagumo [25 Maret 1887 - 6 Juli 1944] ditugaskan menyerang Pearl Harbor di Kepulauan Hawai dan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki mendukung Angkatan Darat (Rikugun) dalam penyerangan ke selatan, Filipina, Malaya (Malaysia), Singapura, dan Hindia Belanda (Indonesia). Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Tujuan utama Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang yang panjang serta mendukung industrinya. Serangan Jepang atas Amerika dilatarbelakangi sikap Amerika yang mengembargo pasokan minyak bumi dan karet ke Jepang yang industrinya maju pesat.

Atas penyerangan Jepang kebeberapa Negara di Asia tenggara, tanggal 8 Desember 1941, pagi pukul 06:30 am, oleh Gubernur Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer [7 Maret 1888 – 16 Agustus 1978] melalui radio menyatakan Hindia Belanda dalam keadaan siap perang, sedang pernyataan resmi dari Belanda menyatakan siap perang dari London pada tanggal 10 Desember 1941. Setelah adanya pengumuman dari Batavia yang menyatakan siap perang, pemerintah Belanda dan Panglima Teritorial pasukan Belanda (KNIL) Sulawesi Selatan di Makassar, Kolonel Marianus Vooren (07-12-1941 - 27-03-1942) yang berkedudukan di Makassar memerintahkan penduduk kota Makassar untuk menyingkir ke kampung-kampung dipinggiran Kota Makassar, termasuk di Sungguminasa, Barombong, Mandai, Maros, dan kampung-kampung disekitar Kota Makassar. Pasukan KNIL di Makassar dievakuasi dan memindahkan kekuatan pasukan dan persenjataanya ke Camba, 60 km timur laut dari Makassar.

Kekuatan militer Belanda di Makassar sekitar 1.000 orang, setengah diantaranya profesional yang dibagi lagi 200 orang ditempatkan di daerah Mandar. Kolonel Marianus Vooren memutuskan tidak bisa membela cukup baik di pantai dan berencana untuk melawan dengan perang gerilya di pedalaman. Di Enrekang, dibangun depot dengan persediaan untuk tujuan perang dan di Camba dibangun beberapa benteng pertahanan. Sementara itu, Letnan Kolonel Jan Gortmans telah tiba dari Pulau Jawa yang akan merekrut 400 orang pribumi untuk tujuan militer di Enrekang, yang akan dilatih untuk perang gerilya. Pada saat itu tidak ada pesawat dari Angkatan Udara Belanda (Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ML-KNIL) di lapangan terbang Mandai, Makassar, demikian juga tidak ada kapal perang dari Angkatan Laut Belanda (Royal Dutch Navy) di pelabuhan Makassar selain kapal dagang untuk kembali berlayar.

Penyerangan Jepang ke Hindia Belanda (Netherlands Indies - Indonesia) terbagi dua, yaitu Indonesia bagian barat (Sumatera, Kalimantan barat, dan Jawa) dibawah kendali Tentara ke-16 dan ke-25 Angkatan Darat (Rikugun), dan Indonesia bagian timur (Kalimantan timur, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Papua) menjadi tanggung-jawab Angkatan Laut dan Satuan Udara (Kaigun) yang berpangkalan di Palau, sebuah kepulauan terletak 600 mil disebelah timur Davao, Filipina. Pesawat dari Satuan Udara 3-Kokutai merupakan bagian dari Armada Udara Pertama (Dai-ichi koku Kantai) yang telah dibentuk sejak tanggal 10 April 1941. Pada awal pembentukan terdiri dari tujuh kapal induk armada Jepang dan operator ringan dengan total 474 pesawat dengan panglimanya adalah Admiral Chuichi Nagumo.

Sebelum penyerangan ke Indonesia, terlebih dahulu menyerang Davao, Filipina dan berhasil menguasainya pada tanggal 20 Desember 1941. Davao dijadikan pangkalan utama Angkatan Laut Jepang (Kaigun) untuk melanjutkan serangan ke Indonesia bagian timur. Di Davao kekuatan pasukan dibagi tiga dengan sasaran masing-masing Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Maluku. Angkatan Timur dibawah komando Laksamana Ibo Takahashi ditugaskan untuk pendaratan ke Manado, Kendari, Ambon, Makassar, Timor, dan Bali. Pada tanggal 9 Januari 1942 Armada Jepang meninggalkan Davao pada pagi dini hari dan 11 Januari mendarat di dua tempat, yaitu pukul 03:00 di Kema, Minahasa Timur dan pukul 04:00 di Menado. Kekuatan Belanda di daerah Manado berjumlah sekitar 1.500 orang di bawah komando Mayor BFA Schillmoller. Pertempuran itu bertahan sampai pukul 15:00 sore, sampai kehabisan amunisi sehingga mereka harus mundur untuk perang gerilya. Penyerangan ke Kema didahului dengan penerjunan 519 pasukan payung yang digabungkan dengan pendaratan amfibi dengan target sasaran Lapangan Langoan dan berhasil menaklukkan pasukan Belanda tanpa perlawanan yang berarti, namun menimbulkan kerugian berat. Komandan Kompi Letnan J. Wielinga, Sersan Mayor Robbemond, B.Visscher dan sembilan tentara pribumi dapat ditangkap. Mengetahui bahwa pasukannya yang terdiri dari pensiunan kalah dalam pertempuran itu, Kapten van den Berg memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur ke pedalaman dan mulai bergerilya. Kapten van den Berg dan kelompoknya ditawan pada 20 Februari 1942.

Armada Angkatan Laut Jepang di bawah Laksamana Madya Hirose Sueto berangkat dari Davao pada tanggal 8 Januari 1942, dan dari Jolo, Kepulauan Sulu tanggal 10 Januari 1942 ke arah selatan menuju Tarakan, Kalimantan Timur dan bergabung dengan armada Jepang di bawah Mayor Jenderal Sakaguci Shizuo [17 Januari 1887 - 23 Maret 1947] dan mendarat di pantai timur Tarakan yang disusul pasukan marinir dengan jumlah keseluruhan pasukan 6.000 orang, sedang kekuatan Belanda hanya 1.200 orang. Pada tengah malam Jepang mulai melancarkan serangan yang didukung satuan udara. Dalam waktu dua hari, tanggal 12 Januari 1942 Tarakan, kota minyak dan sumber ladang terbesar berhasil dikuasai. Sebelum penyerbuan itu, Komandan Garnisun Belanda Overste S.de Waal telah memerintahkan menghancurkan sumur dan pompa pengeboran minyak di Tarakan yang dibangun oleh Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Dua perwira yang menyerahkan diri diberi tugas khusus oleh Tentara Jepang ke Balikpapan yaitu Kapten Reinderhoff dan Kapten Dr. A.H. Colijn untuk menyampaikan agar tidak menghancurkan sumur dan pompa pengeboran minyak yang ada di Balikpapan dan segera menyerahkan diri kepada Jepang. Akan tetapi Komandan pasukan di Balikpapan Letnan Kolonel C. van den Hoogenband menolak dan ia segera memerintahkan penghancuran total semua ladang minyak di Balikpapan pada tanggal 18 Januari 1942. Selanjutnya Kapten Reinderhoff dan Kapten Dr. A.H. Colijn diberi perintah langsung terbang ke markas tentara tertinggi di Jawa melaporkan secara pribadi kepada panglima tertinggi.

Dari Manado dan Kema kekuatan pasukan terbagi dua, pasukan pertama tujuan sasaran yaitu Kendari, Makassar, Surabaya, dan Bali, pasukan kedua tujuan sasaran yaitu Ambon, Dili, dan Kupang. Pasukan Jepang yang telah menguasai Tarakan melanjutkan penyerangan ke Balikpapan, kota minyak terbesar kedua, dan berhasil menguasai lapangan terbang Balikpapan tanggal 24 Januari 1942, selanjutnya Banjarmasin berhasil pula dikuasai tanggal 16 Pebruari 1942.

Setelah mendengar kabar bahwa Kota Manado telah diduduki oleh Pasukan Jepang, penduduk mulai meninggalkan Kota Makassar menuju ke pinggiran kota termasuk di Sungguminasa. Diantara pengungsi yang ada di Sunguminasa terdapat pula tokoh politik, Nadjamuddin Dg.Malewa, Manai Sophian, Yusuf Daro Sama, Sudibyo Hadikusumo, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri, guru Taman Siswa Makassar bersama istrinya yang sedang mengandung dan empat orang anaknya, yang baru saja dipindahkan dari Banda Naira, Maluku sebagai tahanan politik. Pada akhir Januari 1942 terjadi gelombang besar pengungsi ke Australia diprakarsai oleh kapal dagang dari KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Penduduk Sipil Belanda dan Eropa lainnya termasuk keluarganya yang ada di Makassar di evakuasi ke Jawa dan Australia. Berhubung banyaknya pengungsi, kapal yang akan memberangkatkan tidak memungkinkan lagi karena telah penuh, maka mereka di evakuasi ke tempat pengungsian yang telah disediakan di Malino dan Pakkatto, termasuk perempuan dan anak-anak dari tentara KNIL dan Eropa. Di Malino, jumlah pengungi berkisar 800 orang (Pebruari 1942).

Pada malam tanggal 23 - 24 Januari 1942, unit infanteri Angkatan laut di bawah komando Kapten laut Kunizo Mori mulai mendarat di Kendari, beberapa jam kemudian mereka mencapai bandara Kendari dan menguasai tanpa perlawanan yang berarti. Kekuatan tentara KNIL di Kendari hanya 400 orang, dipimpin oleh Kapten F.B. Rays dan empat mobil lapis baja di bawah komando Kapten E.G.T. Anthonio. Ditengah hujan badai tanggal 24 Januari 1942 dari Angkatan Timur dibawah komando Laksamana Ibo Takahashi mulai pula memasuki daerah lepas pantai Kendari, sebuah kapal induk dan dua kapal perusak melarikan diri, namun pada pukul 8.00 pagi diserang oleh enam pesawat Jepang dan dapat melarikan diri ke selatan. Tanggal 24 Januari 1942 malam, Kendari sudah di bawah pendudukan Jepang. Angkatan Darat Belanda diperintahkan oleh Kapten F.B. Rays untuk tetap bertahan dan melakukan perang gerilya, sementara yang lain melarikan diri ke bagian yang lebih aman.

Dari Kendari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (Kaigun) melanjutkan penyerangannya ke Makassar, akan tetapi dalam pelayaran ke Makassar, pada pagi hari pukul 09:49 tanggal 4 Pebruari 1942 bertemu dengan konvoi armada Sekutu atau ABDACOM (American-British-Dutch-Australian-Command) yang sedang berpatroli di perairan Selat Makassar dekat Laut Flores, terdiri dari empat kapal penjelajah: Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Tromp, USS Houston, dan USS Marblehead, dikawal oleh tujuh kapal perusak: Hr. Ms. Banckert, Hr. Ms. Piet Hein, Hr. Ms. Van Ghent, USS Barker, USS Bulmer, USS Edwards, dan USS Stewart dipimpin oleh Laksamana Karel Willem Frederik Marie Doorman. Angkatan Laut Jepang dan Satuan Udara dengan 36 Mitsubishi G4M 1 "Betty" dan 24 Mitsubishi G3M 2 dapat memaksa kapal perang Sekutu mundur ke Cilacap. Ditempat ini, Belanda mengadakan perbaikan kerusakan kapal Houston dan Marblehead serta perawatan medis bagi yang terluka dan mengubur 63 mayat marinir yang tewas. Sedang Hr. Ms. Van Ghent yang sedang berlayar mencegah invasi Jepang di Palembang, pada pagi hari tanggal 15 Februari 1942 pukul 05:30 kandas di terumbu karang, Pulau Bamijo dan ditinggalkan dalam keadaan terbakar.

Penyerangan pasukan Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) yang dipimpin Laksamana Takeo Takagi dengan tujuan Makassar dilakukan melalui serangan dari arah selatan dengan jumlah 2.000 tentara (sumber lain menyebut 8.000 tentara), terdiri dari 2 brigade (resimen) pasukan. Kapal perang berlabuh sejauh 3 km dari garis pantai, terdiri 15 kapal pengangkut, 3 kapal perusak, dan 3 kapal penjelajah. Untuk mencapai bibir pantai, digunakan kapal pendarat jenis Landing Craft Tank (LCT) mendaratkan pasukan, persenjataan, kendaraan, tank dan logistik. Selain itu, kapal pendarat juga sudah mempersiapkan pasir dalam karung dan papan untuk jembatan guna memudahkan kendaraan dan tank naik ke darat. Pasukan Grup 2 mendarat di Barombong pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 1942 pukul 23:40 dan pasukan Grup 1 mendarat di Sampulungan Lompo dan Jonggoa, Aeng Batu-batu pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 1942 pukul 03:30. Pendaratan berlangsung sampai pagi hari dalam keadaan cuaca di Sampulungan dan sekitarnya cukup cerah. Selama waktu pendaratan dimalam hari 8 Pebruari 1942 sebuah kapal perusak Jepang Natsushio (2,000 ton) ditorpedo dan ditenggelamkan oleh kapal selam USS S-37.

Tempat pendaratan di Sampulungan merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Jauh sebelum perang sudah banyak orang Jepang tinggal di Aeng Batu-batu dan Sampulungan sebagai nelayan. Di Sampulungan, tentara Jepang memerintahkan Lo'mo Sampulungan, Hamsah Dg.Gassing untuk mengantar dan menunjukkan jalan ke Sungguminasa -Lo'mo adalah salah satu jabatan dalam Kerajaan Gowa, setingkat Gallarang-. Di pantai tempat pendaratan Tentara Jepang ini, kemudian oleh tentara Jepang mendirikan tugu peringatan pendaratan, namun menjelang kekalahan Jepang kepada Sekutu, tugu peringatan tersebut dirobohkan.

Di Barombong, tentara Jepang melihat banyak pengungsi dari Makassar. Pengungsi ini diperintahkan oleh Belanda agar mengungsi keluar kota, ada yang menuju Maros dan juga ke Gowa, berhubung tentara Jepang akan menyerang Makassar. Salah seorang komandan dari tentara Kaigun terdapat Adoi yang pernah menetap di Makassar, pemilik Toko Ketajima yang terletak di Hooge Pad (Jalan Letjen Ahmad Yani), dan satunya lagi Toko Kaneko di Passart Straat (Jalan Nusantara). Toko inilah yang pertama menjual tiga-roda (becak), termasuk sepeda merek Mister, Sondesan, Person yang diimport dari Jepang, dan mobil Nissan truk buatan Jepang. Adoi sudah mengetahui persis letak kekuatan Tentara Belanda, karena sejak ia menetap di Makassar, tiap hari Minggu bersama karyawannya, Muh.Saleh berlibur ke kampung-kampung dan pulau-pulau di sekitar Makassar. Tiap tempat yang didatangi oleh Adoi digambar atau dilukis, dan menyampaikan kepada Muh.Saleh bahwa ia senang menggambar pemandangan. Gambar inilah yang dijadikan sketsa menyerang posisi tentara Belanda. Dalam pendaratannya di Barombong ia sempat bertemu dengan karyawannya, Muh.Saleh, yang sejak tahun 1939 bekerja di tokonya. Dari karyawannya tersebut ia mendapat informasi bahwa tentara Belanda (KNIL) telah memindahkan kekuatan pasukannya kesebelah timur Maros, di Kampung Bengo. Selanjutnya Adoi memberikan nota kepada Muh.Saleh dan menyampaikan, kalau sudah aman temui saya dengan memperlihatkan Nota ini kepada Tentara Dai Nippon. Selain itu Muh. Saleh disuruh mengantar pasukan Jepang sampai jembatan Sungai Jeneberang di Sungguminasa.

Pasukan Grup 2 yang mendarat di Barombong bergerak menuju Sungguminasa melalui Panciro, satu peleton tentara Jepang (30 orang) menuju Kaccia untuk mengawasi keadaan selama pendaratan pasukan Grup 2 berlangsung, namun setiba di jembatan Kaccia, pasukan Jepang bertemu dengan 1 (satu) regu tentara Belanda (KNIL). dan berhasil menawan satu tentara KNIL, sedang lainnya melarikan diri. Pasukan Belanda (KNIL) yang sudah mengetahui kedatangan pasukan Kaigun, ditempatkan beberapa tentara bayaran KNIL pribumi untuk menjaga dan memasang 2 (dua) bom di atas jembatan Sungai Jeneberang di Sungguminasa, namun hanya satu bom yang meledak dan merusak sebagian jembatan disisi selatan. Pasukan Grup 2 yang lebih dulu tiba di Sungguminasa yaitu pukul 06:00 pagi dihadang oleh tentara bayaran KNIL pribumi yang menyebabkan beberapa tentara Jepang yang korban. Tentara bayaran KNIL tersebut akhirnya dapat ditangkap yang kemudian diikat dalam tiga kelompok dan dilempar ke dalam sungai. Jembatan yang rusak kena bom dengan cepat diperbaiki dengan membuat jembatan darurat untuk dilewati pasukan, kendaraan dan tank. Selanjutnya pasukan Grup 2 bergerak dari Sungguminasa ke timur memotong jalan menuju Maros melewati Paccinongang, Samata, Paccinang, jembatan Sungai Tallo, Bulurokeng, Mandai, dan Maros.

Pasukan Jepang yang akan ke Maros diantar seorang penduduk dari Sungguminasa sebagai penunjuk jalan menuju Paccinang. Tiba di jembatan Paccinang, bertemu dengan pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Boman, sehingga terjadi pertempuran. Sebagian besar dari pasukan KNIL terbunuh dan yang masih hidup melarikan diri ke Kampung Bengo di sebelah timur Kota Maros. Setiba di Mandai bertemu dengan pasukan KNIL yang sedang bertugas di Lapangan terbang Mandai sehingga terjadi pertempuran. Pasukan Jepang yang jauh lebih banyak dapat mengalahkan pasukan KNIL. Pasukan Jepang dengan mudah memasuki Kota Maros, selanjutnya menuju Kampung Bengo dekat Bantimurung, Camba untuk menyerang pusat pertahanan Belanda. Pertempuran di Bengo berlangsung cukup lama yang menimbulkan korban dari kedua belah pihak. KNIL kalah dalam pertempuran itu dan melarikan diri ke Enrekang dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama 60 orang dan kedua 100 orang. Kedua kelompok itu dapat disusul oleh pasukan Jepang dan akhirnya pada tanggal 6 Maret 1942 di Ralla, Barru dapat ditangkap. Pada tengah malam Kolonel M. Vooren meninggalkan Camba menuju Enrekang bergabung dengan KNIL dibawah komando Letnan Kolonel Gortmans. Para tahanan yang menyerah di Bengo, Camba diteliti satu persatu, tentara KNIL dari rakyat Indonesia dilepaskan dan disuruh pulang ke kampung masing-masing, sedangkan tentara Belanda sebagian ditawan di Kota Maros. Pada 27 - 28 Maret 1942 Kolonel M. Vooren menyerah bersama 300 orang yang kemudian diangkut ke Makassar dan ditahan di Kamp Infanteri Makassar (KIS - Kweekschool Inlandse Schepelingen) bersama Letnan Kolonel Gortmans termasuk pasukan KNIL lainnya. Sekitar 400 pasukan gerilya pribumi yang baru direkrut lolos dari penangkapan karena mereka baru-baru dipulangkan dari dinas militer sebelum Letnan Kolonel Gortmans menyerah, sedang Tentara KNIL pribumi lainnya tidak bisa diharap untuk membantu. Dalam Kamp Infanteri Makassar Kolonel Gortmans ditunjuk oleh Jepang menjadi pemimpin tawanan perang (POW) yang bertanggung-jawab untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban di antara tawanan perang. Semua tawanan harus mematuhi dan melaksanakan perintah dalam kamp. Pada tanggal 6 April 1944 Kolonel Gortmans dan enam tahanan lainnya dieksekusi setelah dinyatakan bersalah.

Pasukan Grup 1 yang mendarat di Sampulungan bergerak kearah timur melewati Tanetea, Panciro, dan Pallangga menuju Sungguminasa. Tiap kampung yang dilewati di elu-elukan oleh penduduk setempat. Satu peleton tentara Jepang (30 orang) menuju Bontolebang (Galesong) dan sekitarnya untuk mengawasi keadaan selama pendaratan pasukan Grup 1 berlangsung. Di Kampung Bontolebang seorang tentara Jepang menyapa beberapa penduduk yang sedang berdiri disepanjang jalan, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lancar mengatakan "Nippon dan Indonesia saudara, sama warna kulit".

Setiba di Sungguminasa, semua tahanan pribumi yang dipenjara dalam Penjara Gowa di Sungguminasa dilepas, dan setelah itu menyerang tangsi militer yang terletak di Pandang-pandang untuk selanjutnya masuk ke Kota Makassar melalui kampung Mangasa, Parang Tambung. Tiba di Jongaya, pasukan terbagi 2, sebagian menuju Kampung Maccini Sombala, Sambung Jawa, dan Mariso menuju Benteng Rotterdam, dan sebagian lagi menuju Pa'baeng-baeng dan Maricaya melewati SS Straat (sekarang Jalan Veteran yang sebelumnya dinamakan Jalan Sungai Jeneberang dan Jalan Pahlawan) menuju Benteng Rotterdam. SS Straat banyak ditumbuhi pohon bambu dan sebelah timur jalan terdapat rawa-rawa yang luas memanjang dari selatan ke utara (Parang Tambung sampai Karuwisi). Antara Pa'baeng-baeng dan Maricaya hanya berdiri 7 (tujuh) buah rumah. Sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Jepang dielu-elukan oleh penduduk. Diantara pasukan Jepang itu, ada beberapa komandan regu, kompi dan peleton yang dikenal oleh penduduk karena pernah menetap di Makassar sebagai pengusaha dan nelayan. Pasukan Jepang dari Grup 1 dapat menduduki benteng pertahanan pasukan KNIL pada pukul 12:30. Setelah itu, semua tahanan pribumi yang dipenjara di dalam Gevangenis, Hooge Pad dilepas dan disuruh pulang ke kampung atau ke rumahnya masing-masing.

Dengan dikuasainya Maros pada 10 Pebruari 1942, maka tentara Jepang atau disebut tentara Dai Nippon Teikoku bergerak menuju Pangkajenne, Barru, dan Pare-pare yang dikuasai tanggal 27 Pebruari 1942. Sebagian pasukan bergerak menuju Pinrang, Polewali, Majene, Mamuju, dan sebagian lagi bergerak menuju Enrekang dan dapat dikuasai pada tanggal 27 Maret 1942. Sebagian pasukan lagi bergerak ke selatan, Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Bontain, Bulukumba, Sinjai, dan Bone.

Setelah mengambil alih pemerintahan sipil Belanda di Makassar, pasukan Jepang selanjutnya menjalankan pemerintahan militer yang dipusatkan dalam Benteng Rotterdam (Ujung Pandang). Penduduk Kota Makassar yang sebelumnya disuruh menyingkir oleh tentara Belanda diperintahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Perintah tersebut melalui Bunken Kanrikan disetiap daerah masing-masing, dan sekaligus Bunken Kanrikan menyusun pemerintahan di tingkat distrik yang disebut Gunco (semacam kepala distrik).

Tentara Dai Nippon yang demikian banyaknya menempati beberapa bangunan milik Belanda sebagai asrama, antara lain: tangsi KIS (Kweekschool Inlandse Schepelingen), Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), asrama dan perumahan-perumahan orang Belanda antara lain di Gowa Weg (sekarang Jln.Ratulangi), Hospital Weg (Jalan Jend.Sudirman), dan Justitie Laan. Terdapat tujuh lokasi asrama militer KNIL di Kota Makassar. Selain itu, di Kampung Borongjambua, Jongaya ada 2 (dua) tempat dibangun asrama untuk Tentara Dai Nippon, sekarang asrama Yon Armed 6-76 dan Rumah Sakit Bhayangkara yang sebelumnya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) Jongaya. Mengenai orang-orang Belanda yang sudah kalah, ditawan dan dimasukkan dalam penjara atau kamp, yaitu: Penjara Makassar (Gevangenis in Makassar, Hoge Paad) depan lapangan Karebosi, Fort Rotterdam, Kamp Infantri (KIS - Kweekschool Inlandse Schepelingen), Kamp barak Polisi di Gowa Weg, Kamp Mattoanging, dan Kamp Mariso yang biasa juga disebut Kamp Bambu yang dibangun sendiri oleh tahanan pada bulan Maret 1944 terdiri dari 20 gubuk dibangun dari kayu, bambu dan atap nipa di atas kebun kelapa berawa. Kamp tahanan di Maros adalah Kamp Mandai, sedang di Gowa adalah: Kamp Kampili, Kamp Pakkatto, Kamp Malino, Kamp Lombasang, dan Kamp Benteng Tinggi. Kamp tahanan tentara KNIL dan personil Angkatan Laut dipisah dengan kamp tahanan sipil, demikian juga kamp tahanan wanita dipisah dengan kamp tahanan laki-laki. Kamp Kampili khusus untuk tahanan wanita dan anak-anak yang sebelumnya adalah bangunan tua yang digunakan tempat istirahat pasien TBC. Tawanan perang yang ada di Kamp infanteri selanjutnya dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa di beberapa tempat antara lain: pelabuhan Makassar, pabrik kapur di Mattoanging Weg, lapangan terbang Mandai, dan di tambang nikel Pomalaa, termasuk pekerjaan pembuatan dan perbaikan jalan, jembatan dan lain-lain.

Kamp-kamp penampungan lainnya di daerah selain di Makassar dan Gowa adalah: Kamp Bojo, Kamp Pare-pare, Kamp Ralla (Barru), Kamp sementara di Polewali (Barru), Kamp sementara Rappang, Kamp militer Enrekang, Kamp sipil Enrekang, Kamp sipil Bolong (utara Enrekang), Kamp gudang beras Watampone, dan Kamp Pomalaa. Kamp Pare-pare dan Kamp Bojo untuk tahanan laki-laki dan anak laki-laki. Diantara kamp-kamp itu, Kamp Bolong sangat menyedihkan, letaknya ditengah hutan sebelah barat Gunung Latimojong pada ketinggian 1.300 meter DPL dengan udara yang sangat dingin. Kamp-kamp sipil awalnya di bawah manajemen pemerintahan sipil Kaigun (Minseifu) langsung, kemudian dipindahkan ke Minseibu.

Dengan direbutnya beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi, Letnan Jenderal Sir Archibald Wavell komandan Sekutu (Amerika, Inggris, Belanda, Australia) di India, yang bertanggung jawab untuk pertahanan India, Burma, Malaya, Hindia Belanda dan Filipina diperintahkan untuk memindahkan markasnya ke Ceylon (Srilanka). Kekuatan militer yang dimiliki Belanda hanya 30.000 tentara dibawah Letnan Jenderal H.Ter Poorten. Setelah tentara Jepang menduduki beberapa kota di Hindia Belanda (Indonesia), Singapura, Malaya, dan Filipina, tentara gabungan ABDACOM (American-British-Dutch-Australian-Command) yang didirikan pada tanggal 28 Desember 1941 dibawah komando Jenderal Archibald Wavell, memulai operasi pada 3 Februari 1942 di Laut Jawa. Karena tidak ada hasil ABDACOM kemudian dibubarkan pada tanggal 25 Februari 1942, komando di Hindia Belanda diambil alih oleh komandan Angkatan Laut, Laksamana Madya CEL Helfrich, bantuan sesekali ditawarkan oleh Sekutu. Semua kekuatan yang ada tetap ditunjuk membela Pulau Jawa. Dengan kekalahan telak Belanda dalam pertempuran di Laut Jawa dan tenggelamnya kapal penjelajah Hr. Ms. Java dan Hr. Ms. De Ruyter (ABK 344 orang) dengan jumlah semua awak kapal 437 orang dekat Pulau Bawean pada tanggal 27 Februari 1942, pukul 23:40 yang dikomandoi Laksamana Muda Karel Doorman yang tewas pada kejadian tersebut bersama dengan kapten kapal E.E.B Lacomble dan semua awak kapal.

Pada malam tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 1942 tentara Jepang (Rikugun 16) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mulai mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu Merak (Teluk Banten), Eretan Wetan (Cirebon), dan Kragan (Jawa Timur). KNIL mencoba untuk menghentikan musuh, tapi Jepang lebih unggul, akhirnya Belanda menyerahkan kota Batavia (Jakarta) kepada Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Penduduk kota Jakarta mulai mengungsi ke Bandung sehingga menjadi padat dengan penduduk. Jepang kemudian mengarahkan penyerangan ke Bandung yang merupakan basis terakhir tentara Hindia Belanda.

Pada tanggal 3 Maret 1942 di bawah komando Kapten Eddy Dunlop, PK-ALW diterbangkan ke sebuah jalan raya yang belum selesai (Jalan Buabatu) di luar Bandung menunggu kedatangan Letnan Gubernur Jenderal, Dr. H.J. Van Mook [30 Mei 1894 – 10 Mei 1965] yang akan dievakuasi ke Australia dan meninggalkan isterinya di Bandung. Dalam rombongan itu antara lain: Komandan Angkatan Udara Ludolph Hendrik van Oyen, Letnan Kolonel Prof. Dr. Ir. Otten, dan beberapa pejabat senior lainnya. PK-ALW meninggalkan Bandung hari Sabtu, tanggal 7 Maret 1942 pada pukul 1:00 sebagai pesawat sipil terakhir yang meninggalkan Indonesia, pada ssat itu pertempuran masih sengit berlangsung di Lembang, 15 km dari Bandung. PK-ALW tiba di Port Hedland, sebuah kota di pantai utara Australia Barat, setelah penerbangan selama 7 jam 32 menit. Selain Port Hedland yang menjadi tujuan pengungsi KNIL dan sipil Hindia Belanda, adalah Kota Broome di utara Kota Port Hedland. Dua hari setelah itu, pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda dengan semboyannya “Liever staande sterven dan knielend leven” (Lebih baik mati berdiri daripada hidup bersujud), menyerahkan kekuasaan tanpa syarat atas Indonesia dari Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal H.Ter Poorten [21 November 1887 – 15 Januari 1968] kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati-Subang, Purwakarta. H.Ter Poorten sendiri dan Gubernur Jenderal Tjarda van Stakenborgh Stachouwer serta beberapa pejabat tinggi Belanda ditangkap oleh Tentara Jepang yang kemudian dikirim ke Manchuria sebagai tawanan perang (POW - Prisoner of War) dan baru dilepas pada bulan September 1945.

Pada bulan Mei 1942 Pembesar Balatentara Nippon mengeluarkan famplet propaganda yang isinya adalah "Balatentara Nippon tidak lama lagi akan datang mèndarat poela dan bangsa Belanda jang di-interneer akan diangkoet. Ketenteraman oemoem akan didjaga teroes dan orang-orang jang berlakoe sebagai moesoeh akan ditangkap. Moesoeh-moesoeh bangsa lainnya dan bangsa Belanda jang beloem di-interneer, mereka itoe selekasnja akan ditangkap dan diserahkan pada balantentara Nippon. Barang siapa yang membawa orang-orang terseboet akan diberi hadiah.
Balatentara Nippon jang mèndarat terdiri dari Angkatan Darat, Laoet dan Oedara, mereka itoe datang, boekannja sebagai moesoeh atau mempoenjai niatan akan mendjadi moesoeh orang Indonesia.
Bangsa Indonesia haroes mengibarkan bendera Nippon atau bendera poetih dan menjamboet dengan baik kedatangan Balatentara Nippon." Pamflet itu disebarkan ke daerah-daerah.

Pada tanggal 6 Desember 1942 Ratu Belanda Wilhelmina (23 November 1890 - 4 September 1948) menyampaikan pidato radionya dari London yang menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II Kerajaan Belanda akan disusun kembali berdasarkan azas “complete and equal partnership” diantara anggota-anggotanya yang merupakan masing-masing bagian dari kerajaan Belanda, yaitu Negara Belanda, Indonesia (Hindia Belanda), Suriname, dan Curacao. Pidato radio tersebut dikenal dengan Statkundige concepti (konsepsi kenegaraan).

Kota Makassar termasuk kota-kota lainnya di Sulawesi Selatan telah dikuasai sepenuhnya oleh militer dari Angkatan Laut Jepang (Kaigun), maka untuk menyebarkan berita dan propaganda ke daerah-daerah dengan cepat, didirikanlah stasion radio yang diberi nama Makassaru Hozo Kyoku (MHK) atau Stasion Penyiaran Makassar pada bulan Desember 1942 yang ditempatkan di rumah Dg.Lala dekat rumah jabatan Walikota Makassar dipinggir pantai (sekarang Jalan Rajawali Nomor 2). Siaran pertama MHK adalah pidato radio Laksamana Sudo Tetsushin, pejabat Sekretaris dari Kaigun. Program utama siaran adalah berupa propaganda tentang Perang Asia Timur Raya, lagu-lagu Jepang, lagu-lagu daerah, dan keroncong. Pemerintah Jepang juga memasang radio dijalan-jalan tempat umum dalam kota Makassar yang ditempatkan dalam kotak dan dipancangkan setinggi 2-3 meter. Pada jam tertentu penduduk diharuskan mendengarkan propaganda Jepang melalui siaran radio MHK. Penduduk yang memiliki radio harus didaftar dan dilarang mendengarkan siaran radio dari luar negeri.

Setelah penyerahan kekuasaan kepada Tentara Jepang (Dai Nippon), maka Tentara Jepang mulai menjalankan pemerintahan militer pendudukan yang dibagi dalam 3 daerah pemerintahan, yaitu :
  1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Rikugun) Tentara Jepang ke-25, meliputi Sumatera berkedudukan di Bukittinggi;
  2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Rikugun) Tentara Jepang ke-16, meliputi Jawa dan Madura berkedudukan di Jakarta;
  3. Pemerintahan militer Angkatan Laut dan Satuan Udara (Kaigun) meliputi Sulawesi, Borneo (Kalimantan), Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, dan Papua berkedudukan di Makassar.

Pemerintahan militer sementara Angkatan Laut (Dai-Nippon Teikoku Kaigun) untuk wilayah Sulawesi, Borneo (Kalimantan), Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, dan Papua dibawah Panglima Armada Selatan ke-2 di Makassar Laksamana Ibo Takahashi, yang kemudian digantikan oleh Laksamana Shiro Takashu.

Pemerintahan militer Tentara Jepang mula-mula dilaksanakan di Pulau Jawa yang sifatnya hanya sementara, yaitu dengan ditetapkannya Osamu Seirei (Undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas) Nomor 1 Tahun 2602 (1942) tanggal 7 Maret 2602 (1942). Undang-undang ini menjadi pokok dari peraturan-peraturan tata negara pada waktu pendudukan Tentara Jepang. Undang-undang ini berisi :
  • pasal 1: Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera;
  • pasal 2: Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda;
  • pasal 3: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer;
  • pasal 4: Bahwa balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 dikeluarkan lagi Osamu Seirei Nomor 2 Tahun 2602 (1942), yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
  • pasal 1 : Karena balatentara Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seturunan bangsa Indonesia dan juga hendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama rakyat Indonesia atas dasar pertahanan Asia Raya bersama, maka dari itu balatentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
  • pasal 2 : Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi dan juga kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal.
  • pasal 3 : Semua badan tinggi dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui syah bagi pemerintah militer.
  • pasal 4 :
    ayat 1 : Sekalian pegawai dan penduduk biasa diwajibkan menurut pemerintah balatentara Nippon dan pembesar pemerintah Nippon;
    ayat 2 : Balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai negeri yang setia pada Nippon, begitu juga harta benda yang syah dan agama sekalian rakyat yang tidak berdosa;
    ayat 3 : Sekalian pegawai dan rakyat pada umumnya hendaklah mempercayai balatentara Nippon dan dengan segera lakukan kewajiban masing-masing seperti sedia kala;
    ayat 4 : Akan tetapi barang siapa melanggar perintah balatentara dan pembesar-pembesar Nippon atau mengancam keamanan umum, menghalang-halangi pekerjaan militer, mengganggu dan menganiaya penduduk bangsa Nippon, dengan sembunyi-sembunyi berhubungan dengan musuh, mengacaukan keuangan dan perekonomian, menyembunyikan harta benda dan bahan makanan ataupun merusak sumber kekayaan tanah, pabrik-pabrik dan sebagainya dan akan dihukum menurut undang-undang militer;
  • pasal 5 : Uang Nippon dan uang militer yang tercetak sebagai rupiah, dipergunakan sebagai uang syah diseluruh daerah yang telah ditempati oleh balatentara Nippon.
  • pasal 6 : Undang-undang ini berlaku semenjak diumumkan.

Uang Dai Nippon
Uang kertas pada masa pendudukan
Tentara Jepang di Indonesia.
Pemerintahan militer Jepang disebut Gunshireikan (Panglima Besar Balatentara Jepang), kemudian pada tanggal 1 September 1943 menjadi Saikoo Shikikan (Panglima tertinggi) yang merupakan pucuk pimpinan yang akan menjalankan pemerintahan sipil tertinggi (sama dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda). Di bawah Saiko Shikikan disebut Gunseikan (Kepala pemerintah militer). Staf pemerintahan militer pusat dinamakan Gunseikanbu, yang membawahi departemen yang disebut Bu. Untuk menjalankan pemerintahan sipil, maka didatangkanlah tenaga-tenaga sipil dari Jepang. Mengingat tenaga yang didatangkan terbatas, maka diangkatlah pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang juga mulai merangkul tokoh-tokoh politik dan agama seperti Dr.G.S.J.J.Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, M.A. Pelupessy, Tio Heng Sui, H. Nusu Daeng, Mannangkasi, Nadjamuddin Daeng Malewa, dan H. Sewang Daeng Muntu yang kemudian diangkat menjadi Anggota Sukai Gi In dan Minseibu Sanjo (Badan Penasehat Minseibu) Sulawesi di Makassar, sedangkan Dr.G.S.J.J.Ratulangi yang sejak tahun 1917 menjadi pengagum Jepang, melihat Jepang sebagai model untuk pengembangan Asia, ditunjuk menjadi Penasihat Minsefu.

Dengan diangkatnya pegawai-pegawai Indonesia, maka pada tanggal 1 April 1942 pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan undang-undang tentang peraturan gaji pegawai negeri dan lokal. Salah satu peristiwa penting lain yang terjadi pada tanggal 1 April 1942 adalah penetapan waktu (jam) yang sama dengan waktu Jepang (Tokyo). Menyusul pada tanggal 29 April 1942 tarikh yang dipakai ialah tarikh Sumera. Tarikh Masehi pada waktu itu sama dengan tahun 2602 Sumera.

Pada bulan Agustus 1942 pemerintah militer mengeluarkan lagi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2602 (1942) (Kan Po Nomor 1) tentang Aturan Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2602 (1942) (Kan Po Nomor 2) tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi, berlaku untuk Daerah Pemerintahan Rikugun (Angkatan Darat), menggantikan undang-undang Pemerintah Hindia Belanda dan menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara.

Suatu perubahan lain dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1942 ialah bahwa tugas regent yang dulu dilakukan dalam lingkungan wilayah kota (stadsgemeente) dialihkan kepada Syico (burgemeester), demikian juga sebutan Bestuurdiens diciptakan istilah Indonesia yaitu "pangrehpraja", sedang jabatan gouverneur dihapuskan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Staadsgemeente dirobah menjadi Syi dengan kepala pemerintah disebut Syico. Sebagai konsekwensi dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2602, seluruh Jawa kecuali Surakarta dan Yogjakarta, pemerintahan daerah dibagi atas Syu (kresidenan), Syi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kewedanaan atau distrik), son (kecamatan atau onderdistrik), dan ku (desa atau kelurahan), yang masing-masing dikepalai berturut-turut syuco, syico, kenco, gunco, sonco, dan kuco. Dengan adanya perubahan itu, maka propinsi yang telah dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dihapuskan. Sedangkan di luar Jawa, dibentuk susunan pemerintahan yang paralel.

Osamu Seirei (Surat Keputusan) Nomor 3 Tahun 2602 (1942) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang (Saikoo Shikikan) mengatur tentang pemberian wewenang kepada Walikota untuk menjalankan tugas Pemerintahan Umum yang semula hanya berhak untuk mengatur rumah tangga Gemeente saja. Kemudian kedudukan Stadsgemeente dan Regentschap diatur dalam Osamu Seirei Nomor 12 dan Nomor 13 Tahun 2602 (1942) Kan Po 18. Peraturan ini menghilangkan sifat demokrasi dengan menghapus Raad dan College (Dewan-dewan Kabupaten dan Kotapraja) dengan menyerahkan kekuasaan kepada Kepala Daerah, sehingga otonomi Belanda berubah sifatnya menjadi otonomi Jepang (Nippon). Sedangkan mengenai pemerintahan Desa baru dikeluarkan pada tahun 1944 dengan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 2604 (tahun Syoowa 19) tanggal 1 Maret 1944. Dalam Osamu Seirei ini dtetapkan bahwa Kuco (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipecat oleh Syucokan. Pemerintah desa terdiri dari 9 pejabat, yaitu: Kepala Desa, Carik (petugas administrasi Desa), 5 (lima) orang mandor, Polisi desa dan Amir (urusan agama). Desa membawahi kampung, dusun, dan Desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti Heiho, Kaibodan, Seinendan dan lain-lain. Kepala desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang.

Dengan dihapuskannya Raad dan College, maka semua kegiatan-kegiatan politik dilarang sama sekali termasuk organisasi politik dibubarkan, kecuali organisasi tertentu yang dibentuk sendiri oleh Jepang. Selain itu, organisasi Islam tetap diijinkan untuk tetap berdiri karena dinilai anti Barat. Dalam kaitan itu, pihak Jepang mulai mengadakan kontak dengan para tokoh masyarakat, terutama dari kalangan Islam, sehingga pada tanggal 10 September 1943 dua organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang sebelumnya dibekukan diijinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kerohanian dan sosial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan pendudukan Jepang, sebahagian besar struktur organisasi Pemerintahan Hindia Belanda tetap dilanjutkan. Kabupaten maupun Kotapraja-kotapraja berjalan terus, dimana semua kekuasaan dijalankan oleh Kentyo (Bupati) dan Sico (Walikota). Dalam bulan Januari 1944 Pemerintah Pendudukan Jepang juga membentuk Tonarigumi semacam Rukun Tetangga (RT), unit terkecil dari program mobilisasi nasional yang terdiri dari 10-15 rumah tangga untuk pemadaman kebakaran, kesehatan masyarakat, pertahanan sipil dan keamanan internal. Di Jepang, Tonarigumi diresmikan pada tanggal 11 September 1940 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun wilayah yang diduduki oleh Angkatan Laut Jepang (Kaigun) dibentuk pemerintahan dengan nama Minseifu yang berpusat di Makassar. Pemerintahan di Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Seram disebut Minseibu. Kaigun Minseibu Celebes atau Pemerintahan sipil Sulawesi berkedudukan di Makassar, berkantor di Sekolah Katolik Rajawali, Jalan Arief Rate, Makassar. Daerah bawahannya meliputi syu (keresidenan), ken (kabupaten), bunken (sub-kabupaten), gun (kewedanaan), son (kecamatan), dan ku (desa). Bunken dikepalai Bunken Kanrikan merupakan wakil pemerintah militer di daerah, tugasnya hanya menjadi penghubung dengan Angkatan Perang Jepang dan meneruskan permintaan Angkatan Perang untuk mencukupi kebutuhan logistik dan bahan bangunan. Pada tahun 1943, salah seorang komandan batalyon pasukan Jepang yang mendarat di Sampulungan tanggal 9 Pebruari 1942 diangkat menjadi Bunken Kanrikan di selatan sungai Jeneberang, wilayahnya meliputi Pallangga, Limbung, Bontonompo, dan Galesong.

Pasukan Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) kemudian membangun lapangan terbang pesawat tempur (bandara) di Panyangkalang, Limbung, Gowa. Selain itu dibangun pula beberapa bunker (pertahanan militer dalam tanah) menghadap ke barat, sebagai perlindungan serangan udara tentara Sekutu dari arah Selat Makassar. Pembangunan lapangan terbang ini dikejakan bersama penduduk setempat yang dikordinir oleh Bunken Kanrikan. Pejabat ini oleh penduduk setempat hanya mengenal atau menyebut nama "Tuan Bunken" atau "Tuan Kanrikan". Tiap kampung ditempatkan seorang tentara Jepang yang mengawasi pemerintahan sipil dan keamanan, antara lain di Bontolebang, ditempatkan seorang tentara Jepang, bernama Sito (penduduk setempat menyebut Tuan Kacamata), dan tinggal dirumah seorang keturunan Cina di Bontolebang. Selanjutnya "Tuan Bunken" (30) memperisterikan Mahluki Daeng Ngasseng putri Awing Karaeng Towa, Anrong Guru Lempangang, Limbung pada tahun 1943 dan melahirkan seorang putri bernama Sitti Rostini Daeng Bulang (Noni) pada awal tahun 1945.

Sehubungan dengan perubahan susunan tata pemerintahan di To Indo (sebutan Jepang untuk Indonesia) tersebut, Stadsgemeente Makassar berobah menjadi Syi Makassar. Sebagai Syico (Walikota) dipangku oleh orang Jepang sendiri yaitu B.Yamasaki (April 1942- Mei 1945). Demikian juga jabatan walikota di Menado, Banjarmasin, dan Pontianak. B.Yamasaki atau Yamasaki Gunta (lahir 6 November 1894 di Distrik Nishisonogi, Prefektur Nagasaki) sebelumnya tinggal di Manado dan meperisterikan Michiko. Pada tahun 1936, Perusahaan Jepang yang ditempati bekerja mengangkat sebagai Manager Cabang di Pulau Palau, kemudian menjadi ketua perkumpulan orang-orang Jepang (Nihonjinkai) Manado pada tahun 1937, selanjutnya pada tahun 1941 diangkat pula sebagai penasehat ekonomi Angkatan Laut Jepang (Kaigun). Dalam masa pemerintahannya di Makassar, B.Yamasaki lebih memperhatikan fasilitas pariwisata yang menghubungkan Benteng Rotterdam dengan Pantai Losari dengan membangun beberapa cafe (kafe) dan warung kopi yang ditempati istirahat oleh Tentara Jepang dan tempat untuk memandang dan menikmati matahari tenggelam diufuk barat. Pantai Losari pada waktu itu dijuluki "Pantai terindah di dunia". Di depan Benteng Rotterdam dibangun Aquarium Makassar Zee (Akuarium Laut Makassar).

Untuk menjalankan pemerintahan Syico Makassar, B.Yamasaki dibantu oleh Wakil Syico yaitu Misa Wan, seorang opsir Dai Nippon, dan seorang lagi dari penduduk asli yaitu Nadjamuddin Dg.Malewa. Sekretariat Daerah Gemeente (Kotapraja) Makassar secara struktural dan prosedural tetap berjalan tanpa dirobah, dengan hanya mengalami penggantian nama dari unit-unit tersebut kedalam istilah atau bahasa Jepang. Muh. Saleh yang sangat dikenal dan dipercaya oleh Adoi dan banyak membantu tentara Jepang, diangkat menjadi pegawai pada kantor Syico Makassar.

Pada hari Rabu, 23 Juni 1943, untuk pertama kalinya pasukan Angkatan Udara Sekutu Kelima dengan 17 pesawat pembom Jenis B-24 menyerang dan membom Angkatan Laut Dai Nippon yang sementara sandar di Wilhelmina Cade dan Juliana Cade (Pelabuhan Makassar) yang merusak dua Kapal penjelajah ringan serta merusak beberapa bangunan dan dermaga. Tujuan sasaran itu adalah untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Jepang. Selain itu, beberapa tempat diserang termasuk perkampungan, pabrik, dan Benteng Ujung Pandang pusat kekuatan militer Jepang, Benteng Vredenburg di Pattunuang dan sepanjang pantai Kota Makassar. Penyerangan mulai pukul 11:00 sampai pukul 15:00 yang mengakibatkan banyaknya tentara Jepang luka-luka dan meninggal dunia termasuk penduduk yang sedang bekerja di pelabuhan. Pada kejadian pemboman itu, salah seorang ulama keturunan Jepang dan tokoh masyarakat Islam bernama Haji S.F. Umar Faisal Tetsuo Kobayashi pergi melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di pelabuhan. Haji Umar Faisal adalah perwira tentara Jepang dengan pangkat letnan (dua bintang) yang bekerja sebagai staf Minseifu (pemerintah sipil) di Makassar, lulusan Al-Azhar University di Kairo, Mesir (1936-1940). Selama di Kairo, H. Umar Faisal berkenalan dengan mahasiswa dari Indonesia dan mempelajari budaya Indonesia. Ketika bertugas di Makassar H.Umar Faisal mendirikan dan memimpin Kaikyou Gakkou atau sekolah muslim dan juga sebagai ketua organisasi Islam "Jam'iah Islamiyah" terletak di Jalan Muhammadyah, Makassar, termasuk Jam'iah Islamiyah di Seram yang didirikan oleh Pemerintah sipil Jepang. Sampai saat itu lebih dari lima puluh organisasi Muslim terhimpun kedalam Asosiasi Muslim Celebes dengan jumlah anggota 300.000 orang. Organisasi yang didirikan banyak membangun sekolah dan panti asuhan dengan sumber dana dari anggota.

Makam H.Umar Faisal
Makam H,Umar Faisal Tetsuo Kobayashi,
tewas tanggal 21 Agusatus 1943.
Haji S.F. Umar Faisal Tetsuo Kobayashi yang didampingi beberapa orang Jepang lainnya yang beragama Islam bekerja sama dengan ulama di Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan, antara lain H.Andi Sewang Daeng Muntu dan H.Abdul Kadir Sarro meningkatkan pendidikan agama Islam. Haji Umar Faisal lahir tanggal 29 Maret 1911 di Prefektur Hyogo, dekat Kyoto di bagian barat Honshu, dan meninggal dunia pada 21 Agustus 1943 dalam perjalanan kembali dari Ambon, pesawatnya ditembak oleh Angkatan Udara Amerika dan jatuh di laut di selatan Pomala. Berita atas tewasnya Haji S.F. Umar Faisal Tetsuo Kobayashi, oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Makassar menyebarkan selebaran foto H.Umar Faisal dengan latar belakang pesawat yang terbakar yang dipasang disudut-sudut jalan dan pohon-pohon dalam Kota Makassar dan sekitarnya. Beliau dimakamkan di Romang Lompoa, Bontomarannu, Gowa yang dihadiri oleh semua pegawai kantor pemerintah Jepang dan tokoh-tokoh Islam. -Romang Lompoa adalah sebuah hutan, yang dihuni beberapa keluarga. Berhubung tempat ini akan dibangun Pabrik Kertas Gowa pada tahun 1963 kerjasama Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, Gubernur A.A. Rivai (1960-1966) dengan Pemerintah Jepang, maka makam Haji S.F. Umar Faisal Tetsuo Kobayashi dipindahkan ke Pekuburan Islam Panaikang, Gowa (sekarang wilayah Kota Makassar)-. Adapun organisasi Islam yang diketuai oleh Haji S.F. Umar Faisal Tetsuo Kobayashi, digantikan oleh seorang perwira Jepang bernama Umar Abdullah.

Dalam peristiwa 23 Juni 1943 itu, sebuah pesawat tempur Jepang "Nakajima Ki-27" yang lepas landas dari bandara Mandai, Maros -Bandara Mandai (sekarang Bandara Hasanuddin) dibangun Pemerintah Belanda dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 27 September 1937- yang dipiloti Letnan Yuji Kino dengan operator radio Tsuruo Manabe menabrakkan pesawatnya ke sebuah pesawat tempur Amerika B-24D "Pelly-Can" 41-23688, dengan pilot Kapten Roy W.Olsen dengan 8 (delapan) orang tentara Amerika, terdiri dari 2 (dua) awak dan 6 (enam) kru. Yuji Kino yang masih muda (24 tahun) beserta kesembilan tentara Amerika dalam pesawat tersebut tewas. Ini adalah tindakan bunuh diri (kamikaze) pertama Pilot Tentara Jepang di Wilayah Barat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Yuji Kino dimakamkan di depan Benteng Ujung Pandang (Rotterdam), Makassar.

Ditengah serangan bom yang dilancarkan tentara Sekutu di Indonesia Timur, pada tanggal 7 Juli 1943 Perdana Menteri Jepang Tojo Hideki untuk pertama kalinya mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan beberapa wakil rakyat yang menjemput di lapangan terbang, yang pada waktu itu di seluruh Pulau Jawa sedang diadakan pergerakan meruntuhkan kekuatan Amerika dan Inggris. Setelah beristirahat dilanjutkan pertemuan dengan wakil rakyat di Istana Gambir. Dalam pertemuan itu Tojo Hideki menyatakan terima kasih atas segala usaha penduduk untuk memberi bantuan tentara Dai Nippon dan beliau berharap agar selanjutnya rakyat memberikan bantuan yang mulia itu. Selain itu, disampaikan juga bahwa Indonesia dijanjikan untuk merdeka dengan pemerintahan sendiri. Setelah itu dilanjutkan mengunjungi Barisan Heiho yang telah menjalani latihan berat.

Atas serangan sekutu terhadap Kota Makassar, maka pada tanggal 1 Juli 1943 markas Angkatan Laut Jepang (Kaigun) dipindahkan dari Makassar ke Surabaya. Pada tanggal 18 Juli 1943 di malam hari, pasukan Sekutu kembali menyerang Pelabuhan Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya tanggal 7 Nopember 1944 Lapangan terbang Mandai, Maros (25 km utara Makassar) juga mulai diserang dan dibom. Lapangan terbang Mandai sebagai pangkalan utama Satuan Udara Kaigun di wilayah timur, pada pertengahan 1943 pesawat udara yang berbasis di Mandai 932 Kokutai. Misi pemboman ke Mandai yang yang dilakukan Sekutu sebanyak 12 kali, terakhir tanggal 3 Juli 1945. Pada tanggal 25 Juni 1943 sebuah pesawat Amerika B-24 dicegat oleh pesawat Jepang Ki-43 Oscar dan ditembak jatuh dekat Maros, sekitar 10 mil timur laut dari Mandai. Enam awak tewas dalam kecelakaan itu dan dikuburkan oleh penduduk setempat. Empat awak ditangkap oleh Jepang dan diangkut ke Makassar dan ditahan di Takei-Tai, markas lokal polisi militer Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang disebut “Tokubetsu Keisatsutai” atau “Tokkei”. Keempat tahanan itu kemudian dieksekusi. Salah seorang korban yang ditemukan kemudian, Howard A.Shellington dimakamkan di Pemakaman Kristen oleh Dokter Tahaitu bersama penduduk setempat, 10 km sebelah timur Maros.

Ada dua jenis organisasi polisi pribumi atau polisi lokal yang dibentuk selama pendudukan Tentara Jepang tahun 1942-1945, yang pertama adalah polisi dalam organisasi militer, yaitu “Kempeitai” di dalam organisasi Angkatan Darat (Rikugun) dan “Tokubetsu Keisatsutai” atau “Tokkei” di dalam Angkatan laut (Kaigun), dan yang kedua adalah polisi dalam organizasi pemerintahan sipil (Minsei-bu) untuk kejahatan biasa, bukan untuk militer. Polisi dalam organisasi militer dalam organisasi Angkatan Darat (Rikugun) dan Angkatan Laut (Kaigun) dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1945.

Sedang penyerangan Lapangan terbang Panyangkalang, Bontomairo, Limbung (16 km selatan Makassar) dan sekitarnya dilakukan pada tanggal 29 Desember 1944 termasuk pemboman Kamp Kampili dengan Komandan Kamp Jamadji Tadashi dihuni 1.600 tahanan anak-anak dan perempuan, sehingga menimbulkan banyak tentara Jepang dan penduduk sipil tewas, sedangkan yang luka-luka diangkut dengan kendaraan truk ke Makassar. Sebuah pesawat tempur Jepang yang diburu 2 (dua) pesawat tempur Sekutu dari arah barat, Selat Makassar, jatuh di depan makam Dato Bontolebang, Syekh Ahmad Maulana Abdul Karim. Pilot dapat menyelamatkan diri yang kemudian dibantu oleh tentara Jepang yang bertugas di Bontolebang bernama Sito atau Tuan Kacamata, sedangkan bangkai pesawat diangkut ke Panyangkalang, Bontomairo, Limbung. Misi Amerika, pemboman atas Limbung dilakukan sebanyak 12 kali, dan terakhir tanggal 17 Juli 1945, dan Kamp Kampili pada tanggal 15 dan 17 Juli 1945 yang sebagian besar kamp itu hancur. Sedang Kota Makassar dimulai dari tanggal 23 Juni 1943 dan berlangsung sebanyak 21 kali misi dengan sasaran utama adalah Pelabuhan Makassar, Galangan kapal, pabrik, perumahan dan barak (asrama) tentara Jepang, gudang persenjataan, Benteng Rotterdam, dan selat Makassar (bagian barat kota Makassar), termasuk daerah Gowa, dan pemboman terakhir tanggal 1 Agustus 1945.

Selain Rumah Sakit Militer yang merawat pasien luka-luka atas pemboman di Makassar dan sekitarnya, juga adalah Rumah Sakit Katolik Stella Maris, yang banyak dijejali pasien, dan berdesakan sampai ke lorong-lorong. Obat-obatan sangat minim, kamar mayat dipenuhi mayat-mayat, karena dalam semalam belasan pasien gawat meninggal dunia.

Rumah Sakit Katolik Stella Maris (Rooms Katoliek Ziekenhuis) mulai dibangun pada 8 Desember 1938 oleh Kongregasi Suster JMJ dengan tujuan utama "Memberikan pelayanan kepada mereka yang belum beruntung, yakni orang-orang kecil, yang miskin, yang sederhana". Rumah sakit ini diresmikan pada 22 September 1939 dengan kapasitas 40 tempat tidur dan pelayanan yang masih sangat sederhana. Pada masa pendudukan Jepang, rumah sakit ini juga mengalami perubahan nama kedalam bahasa Jepang, yakni "Makassar Minseibu Bioing". Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Direktur Rumah Sakit Stella Maris dipegang seorang dokter dari Jepang, yaitu dr.Tanemura Tatsuo [1901-1964] yang hanya memangku selama 3 bulan (Mei - Agustus 1945), dan selanjutnya beliau dikembalikan ke Jepang.

Dengan adanya pemboman yang dilakukan oleh Tentara Sekutu, maka penduduk mulai menyingkir lagi kepinggiran kota. Pada waktu itu pula Gallarang Ujung Tanah Abd.Rahim Dg.Tompo digantikan oleh H.Abd.Muttalib, dan selanjutnya Kantor Gallarang Ujung Tanah dipidahkan ke Kalukuang. Salah satu rumah dari bangsawan Gowa yang terkena bom adalah rumah I-Cincing Karaeng Lengkese yang terletak di Kampung Kawa, Jongaya (sekarang SMA Negeri 11 Makassar), rumah ini dibangun tahun 1893 yang menyerupai istana dengan arsitektur Eropa.

Untuk memperkuat kekuatan tentara Dai Nippon baik yang ada di Makassar, maupun di Sungguminasa, dibangunlah jalan pintas dari Makassar menuju Sungguminasa yang memotong Kampung Pa'baeng-baeng sampai Kampung Gunungsari. Jalan ini dibangun mengingat jalan yang ada di Lempong, Jongaya (Jln.Andi Tonro) rusak akibat banjir yang melanda Kota Makassar. Pasar Jongaya yang terletak di Kampung Kawa (sekarang ditempati Taman Kanak-kanak Bungaya di Jalan Kumala, Jongaya), oleh Tentara Jepang memindahkan ke Pa'Baeng-baeng sehingga berubah namanya menjadi Pasar Pa'Baeng-baeng. Dengan pemindahan pasar Jongaya, maka Kampung Pa'Baeng-baeng menjadi ramai. Baeng-baeng artinya "batas", yaitu batas antara Mamajang dan Jongaya.

Pada tanggal 1 Maret 1942 di Jakarta dibentuk suatu gerakan yang disebut Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dipimpin oleh Ir.Soekarno. PUTERA bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Pada awal berdirinya PUTERA sangat dibatasi ruang geraknya. PUTERA baru mulai berkembang pada bulan April 1943 setelah beberapa organisasi massa bergabung dengannya. Salah satu pengurus PUTERA, adalah Dr.G.S.J.J.Ratulangi yang diangkat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan.

Pada awal tahun 1943, Jepang mulai memanfatkan potensi pemuda Indonesia dengan membentuk organisasi pemuda sebagai sumber tenaga yang diharapkan membantu kegiatan militer disegala bidang sebagai perubahan posisi menyerang ke posisi bertahan, mengingat Jepang sudah mendapat serangan balik dari tentara Sekutu. Organisasi pemuda yang pertama dibentuk oleh Jepang adalah Jawa Seinendan yang dipimpin langsung oleh Syaiko Syikikan. Jawa Seinendan dibentuk pada tanggal 29 Maret 1943, dan diumumkan secara resmi dengan penyerahan panji-panjinya pada tanggal 29 April 1943 bertepatan ulang tahun Kaisar Jepang. Organisasi ini, bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, maksud sebenarnya adalah menggembleng pemuda yang dapat digunakan untuk membantu tugas-tugas militer Jepang disegala bidang. Selain latihan militer yang sangat disiplin, juga diperkenalkan budaya serta tradisi Jepang, termasuk penggunaan bahasa Jepang, pengibaran bendera (Hinomura) dan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo). Setelah Seinendan, menyusul dibentuk beberapa organisasi pemuda dalam tahun itu juga (1943) yaitu: Keibodan yang bertugas untuk membantu tugas kepolisian, Heiho sebagai bagian dari Tentara Jepang, dan Peta (Pembela Tanah Air).

Peta (Pembela Tanah Air) dibentuk oleh Saiko Syikikan dan Gunseikan pada tanggal 3 Oktober 1943 yang ditetapkan dengan Osamu Seirei Nomor 44. Pembentukan Peta ini, hanyalah taktik semata untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan mengadakan kerja sama dengan kaum nasionalis dan pihak Jepang hendak menyesuaikan diri dengan janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar masyarakat Indonesia mempertahankan sendiri daerahnya. Komandan Pasukan Peta dibagi dalam 3 kelompok yaitu: Daidanco (komandan batalyon), Gudanco (komandan peleton), dan Syudanco (komandan kompi).

Disamping organisasi tersebut, terdapat juga organisasi para pekerja Indonesia (buruh kasar) yang oleh Tentara Jepang dihimpun dalam Romusha yang pada umumnya dari Pulau Jawa. Pekerjaan Romusha ini dimanfaatkan oleh Tentara Jepang untuk mengerjakan kubu-kubu, jalan raya, tenaga kasar di pelabuhan dan pekerjaan instalasi militer yang sifatnya sangat rahasia. Apabila pekerjaan rahasia telah selesai, Romusha kemudian dibunuh untuk menjaga kerahasiaan yang telah dikerjakan.

Dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Sekutu secara besar-besaran ke Pulau Morotai sebagai pusat kekuatan Tentara Jepang di Indonesia Timur, maka akhirnya pada tanggal 15 April 1944 Pulau Morotai direbut oleh Sekutu. Setelah Pulau Morotai, penyerangan dilanjutkan dengan membom atas kota-kota Ambon, Makassar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.

Untuk memperkuat kedudukan Tentara Dai Nippon di Makassar, sejak bulan Januari 1943 dibuka pendaftaran bagi pemuda Indonesia untuk masuk Angkatan Laut (Kaigun Heiho). Pendaftaran dilakukan di Asrama Dai Nippon Kampement KIS (Kweekschool Inlandse Schepelingen) di Mariso Strander Send Weg (sekarang Jln.Rajawali) yang dikepalai oleh Kawamura San. Selanjutnya pendidikan mulai dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Desember 1943 untuk angkatan pertama, dan angkatan kedua mulai bulan Juni sampai bulan Desember 1944. Dalam angkatan pertama diikuti oleh Jancy Raib (bekas Walikotamadya Ujung Pandang periode 1983-1988). Pendidikan Kaigun Heiho angkatan kedua ditempatkan di Pulau Kodingareng.

Kawamura San, disamping sebagai Kepala Otsunobukawomura Hancho Heiho Gakko (Kepala Pelatih Instruktur Sekolah Komandan Angkatan) yang berkedudukan di tangsi KIS (Kweekschool Inlandse Schepelingen) juga merangkap sebagai Nanggosensei Sihang Gakko (Kepala Sekolah Guru) di bekas HBS (SMA Negeri 1 Ujung Pandang sekarang).

Disamping dibentuk Kaigun Heiho, Jepang juga mempekerjakan penduduk diberbagai instalasi militer dan pemerintahan sipil, seperti Nippon Kritsu (Seni Bangunan Dai Nippon) di Fort Rotterdam yang dikepalai oleh Sujuki San, dan Pemerintahan Syico Makassar yang dikepalai oleh B.Yamasaki.

Sehubungan dengan pembentukan Peta dibeberapa kota di Indonesia, Ir.Soekarno atau Bung Karno pada akhir tahun 1944 berkunjung ke Makassar dan meminta kepada Pemerintah Jepang (Minseibu) untuk mendirikan Peta, tetapi oleh Pemerintah Jepang hanya mengizinkan pembentukan Kaigun Heiho (Pembantu Tentara Angkatan Laut).

Selain pembentukan organisasi-organisasi pemuda di Jawa dan Sumatera yang dikuasai Angkatan Darat Jepang, di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang (Rikugun) juga dibentuk organisasi pemuda. Organisasi pemuda yang dibentuk di Makassar antara lain adalah Pasukan Boo Ei Tai Sin Tai di bawah Pimpinan Manai Sophian dan Pasukan Putra-putri di bawah Pimpinan Ines Manoroinseng. Kesatuan pemuda yang sudah dibentuk diterima dan diinspeksi langsung oleh Nadjamoeddin Dg.Malewa sebagai Kepala Pemerintah Makassar, mewakili Walikota Makassar B.Yamasaki dalam suatu upacara yang dilaksanakan di Karebosi pada tahun 1944. Selain itu, Dr.G.S.S.J. Ratulangi membentuk organisasi gerakan perjuangan Sulawesi yang diberi nama "Soember Darah Rakyat" (SODARA) atau dalam bahasa Jepang disebut Ken Koku Dosikai di Makassar termasuk di daerah-daerah yang tujuannya sama dengan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang didirikan oleh Bung Karno. Organisasi ini didirikan pada bulan April 1945 dan dipimpin oleh Lanto Daeng Pasewang, Andi Mappanyukki dan Mr.Tajuddin Noor, anggota-anggota antara lain Andi Pangerang, Andi Abdullah Bau Massepe, Andi Mattalatta, Saleh Lahade, Amiruddin Mukhlis, Manai Sophian, Sunari, Sutan M.Yusuf SA, Y.Siranamual, M.A.Pelupessi, A.N.Hajarati, Abd.Wahab Tarru, G.R.Pantouw, H.M.Tahir, M.Suwang Dg.Muntu, Najamuddin Daeng Malewa, Mr.S.Binol, Maddusila Daeng Paraga.

Berhubung Kota Makassar terus dibom oleh tentara Sekutu, maka untuk sementara Kantor pemerintahan Kota Makasaar dipindahkan ke salah satu sekolah di Mamajang (sekarang SD Inpres Mamajang I, Jalan Singa Nomor 56). Selanjutnya pada bulan Mei 1945 Nadjamuddin Dg.Malewa diangkat menjadi Walikota Makassar menggantikan B.Yamasaki. Pemerintahan sipil Jepang menunjuk Mr.Iwa Kusuma Sumantri membantu Nadjamuddin Dg.Malewa dalam menjalankan pemerintahan Kota Makassar. Setelah Perang Pasifik usai B.Yamasaki beserta pejabat sipil lainnya dipulangkan ke Jepang. B.Yamasaki langsung dimasukkan ke dalam tahanan di Sugamo, Tokyo sebagai penjahat perang kelas BC dan kemudian dikembalikan lagi ke Makassar dan dimasukkan kedalam tahanan Kantor Polisi di Maros untuk menjalani pengadilan militer termasuk walikota lainnya bersama dengan beberapa perwira dan bintara Tentara Jepang yang dianggap sebagai penjahat perang. Akhirnya, dalam sidang Pengadilan Militer Belanda, B.Yamasaki dibebaskan berdasarkan saksi-saksi pribumi penduduk Kota Makassar dan seorang Letnan Jenderal Tentara Jepang, Komandan di Makassar menyatakan bahwa itu semua adalah tanggungjawabnya dan B.Yamasaki tidak pernah terlibat dalam kegiatan militer. Akhirnya B.Yamasaki dipulangkan ke Jepang sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 2 September 1984 di Prefektur Shizuoka. Salah satu prajurit yang dihukum mati adalah Mr Noboru Doi, dieksekusi pada tanggal 30 Oktober 1947 yang kemudian dimakamkan di Panaikang, Makassar bersama 33 Tentara Jepang lainnya.

Kota Makassar yang sudah parah dibombardir diakhir Perang Pasifik, awal tahun 1945 Angkatan Laut Jepang memindahkan sejumlah besar persenjatan dan amunisinya dengan truk ke Malino dan membangun benteng pertahanan termasuk rumah sakit untuk menghindari serangan dari laut.

Pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 1945 Bung Karno mengadakan kunjungan ke Makassar untuk kedua kalinya yang didmpingi oleh Dr.G.S.J.J.Ratulangi. Kunjungan ini atas bantuan Minseibu, Jawa Gunseikanbu serta Laksamana Madya Maeda Tadashi dengan menggunakan dana angkatan laut membiayai perjalanan keliling Ir.Soekarno. Pada kesempatan itu Bung Karno berziarah ke Makam Pangeran Diponegoro dan selanjutnya mengadakan pertemuan dengan raja-raja di Sulawesi Selatan untuk membangkitkan semangat patriotisme dari kalangan raja-raja dan dialihkan kepada pergerakan kemerdekaan yang bersifat nasional. Kunjungan itu adalah untuk ikut campur mengambil pemerintahan negara di daerah Kaigun dan persiapan melaksanakan kemerdekaan dibawah pimpinan Pemerintah Angkatan Laut Kaigun. Dikalangan keluarga raja-raja telah terdapat tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendampingi raja-raja tersebut antara lain Andi Pangerang Petta Rani putra Raja Bone, Andi Makkulau Opu Dg. Parebba putra Datu Luwu, Andi Abdulah Bau Massepe putra Andi Mappanyukki Datu Suppa Lolo, Andi Makkasau Datu Suppa Toa, Andi Muis putra Datu Tanete, Andi Burhanuddin Karaeng Pangkajenne, Andi Sultan Dg.Raja Karaeng Gantarang, Mattewakkang Dg.Raja Karaeng Binamu, Syamsuddin Dg.Ngerang Putra Karaeng Polong Bangkeng Toa. Selain itu Bung Karno meminta kepada raja-raja untuk menunjuk tokoh masyarakat yang mewakili Sulawesi Selatan yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 29 April 1945 bertempat di Lapangan Maradekaya (Hasanuddin), ribuan orang menghadiri rapat umum upacara penyerahan bendera Merah Putih dari Kaigun Minseibu Celebes kepada Raja Bone Andi Mappanyukki yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi Lagu Indonesia Raya. Pada acara tersebut dihadiri pula Raja Gowa I-Manngimangi dan Arung Matowa Wajo Andi Mangkona Datu Mario. Selesai pengibaraan bendera Merah Putih dilanjutkan dengan parade sepanjang jalan dari barisan-barisan Wakoo Kiyookai, Si Seinendan, Heiho Gakkoo, Zyosi Seinendan, Indozin, Arabizin, serta anak-anak Indonesia, Arab, Euroaziaten yang berseragam yang didahului barisan pembawa bendera Jepang, Hinomaru dan bendera Indonesia, Merah Putih.

Dengan semakin terjepitnya angkatan perang Jepang, maka pada tanggal 7 September 1944 dalam Sidang Istimewa Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri Jepang Koiso Kuniaki, pengganti Perdana Menteri Tojo Hideki (1941-1944) mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, menyatakan bahwa daerah Hindia Belanda atau To Indo (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak dikemudian hari. Kemudian dijanjikan lagi bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Untuk mendapat dukungan yang lebih luas dari bangsa Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 Jepang mulai membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang selanjutnya anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan jumlah anggota keseluruhan adalah 62 orang. Pada sidang kedua anggotanya ditambah menjadi 68 orang. Sewaktu Marsekal Terauchi menerima Soekarno, Hatta, dan Dr. Radjiman pada tanggal 12 Agustus 1945, ia memberitahukan kepada Soekarno bahwa Pemerintah Jepang telah mengambil keputusan akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang telah dilantik memulai persidangannya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang membicarakan dan merumuskan Dasar Negara Indonesia, Daerah Negara & Kebangsaan Indonesia. Rapat kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 yang merumuskan bentuk negara, wilayah negara dan penyusunan Rancangan Undang-undang Dasar.

Menyusul pada tanggal 26 Juli 1945 Tentara Sekutu mengeluarkan pernyataan bahwa Tentara Jepang sudah takluk, namun serangan Tentara Sekutu (Amerika Serikat) masih dilanjutkan dengan menjatuhkan bom di kota Hirosyima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan disusul penyerangan ke kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga kedua kota tersebut hancur yang menewaskan 120.000 orang. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang setuju untuk menyerah, esok harinya tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan diri Jepang dan memerintahkan pasukan Jepang untuk meletakkan senjata mereka. Secara resmi Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pada tanggal 2 September 1945, menandai berakhirnya perang terbesar dalam sejarah manusia.

Mendengar berita bahwa kota Hirosyima dan kota Nagasaki sudah hancur, maka seluruh Kaigun Heiho di Makassar diperintahkan untuk berkumpul ditempat pendidikan Heiho Gakkoo di Tangsi KIS (Kweekschool Inlandse Schepelingen) untuk mendengar pengumuman dari Kawamura Co Heiho Gakkoo. Pengumuman yang disampaikan hanya dikatakan bahwa Pemerintah Dai Nippon mengadakan penundaan perang dengan Sekutu, yang rupa-rupanya menyembunyikan keadaan sebenarnya mengenai kekalahan Dai Nippon. Selain itu, juga disampaikan kepada Kaigun Heiho yang telah membantu Dai Nippon selama ini akan diberikan gaji sesudah perang selesai. Namun tidak lama kemudian terdengar berita bahwa Jepang sudah kalah perang dari Sekutu.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jakarta dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang anggotanya terdiri dari 27 orang termasuk tambahan 6 orang. Wakil-wakil dari Sulawesi yang duduk sebagai Anggota PPKI adalah Andi Mappanyukki, Dr.G.S.S.J. Ratulangi, dan Andi Pangerang Petta Rani. PPKI ini dijadwalkan akan memulai persidangannya pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 untuk pengesahan pembukaan undang-undang dasar, susunan pemerintahan, pengangkatan presiden dan wakil presiden dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, prioritas program, susunan daerah, pembentukan kementerian/departemen.

Untuk menghadiri rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta, oleh Penguasa Pemerintah Minseibu yang berkuasa di Makassar, Nishisima, pada tanggal 7 Agustus 1945 disampaikan kepada Dr.G.S.S.J.Ratulangi undangan untuk pergi ke Jakarta menghadiri rapat PKKI. Dr.G.S.S.J Ratulangi disertai oleh Andi Pangerang Petta Rani, Sultan Daeng Raja dan Mr.Zainal Abidin. Dalam rombongan itu tidak ikut serta Andi Mappanyukki berhubung perkawinan dua putrinya di Bone yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1945. Rombongan berangkat pada tanggal 8 Agustus 1945 dari Makassar dengan pesawat terbang militer Jepang dan tiba di Surabaya pada hari itu juga. Rombongan Dr.G.S.S.J. Ratulangi berada di Surabaya selama 2 (dua) hari, dan pada tanggal 10 Agustus 1945 meneruskan perjalanannya ke Jakarta dan tiba pada hari itu juga.

Terakhir diperbarui: 7 Mei 2016.

4 komentar :

  1. boleh tau sumbernya dari mana? kalau dari buku, judul dan pengarangnya siapa?
    Makasih

    BalasHapus
  2. Sumber, silahkan klik "Daftar Pustaka" dibagian bawah laman.

    BalasHapus
  3. pak, saya mau tanya apakah ada peran penting jepang di kerajaan gowa dalam perang dunia kedua? terimakasih

    BalasHapus

Terima kasih atas kunjungan Anda,
Mohon memberikan komentar guna kesempurnaan Blog ini.